Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Didesak Segera Lantik Pj Bupati Buton Selatan

Sigit Purnomo, telisik indonesia

Selasa, 05 November 2024

0 dilihat

Polemik keterlambatan pelantikan pergantian Pj Bupati Buton Selatan Ridwan Badala menggantikan Parinringi semakin hangat. Foto: Ist

KENDARI, TELISIK.ID – Keterlambatan pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan yang baru, Dr. M. Ridwan Badallah, menjadi perbincangan hangat di Sulawesi Tenggara.

Meskipun Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 100.2.1.3-4615 Tahun 2024 telah resmi menunjuk Ridwan Badallah, hingga saat ini pelantikan belum juga dilaksanakan.

Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto, sebelumnya mengonfirmasi adanya pergantian Pj Bupati Buton Selatan, namun enggan memberikan rincian lebih lanjut.

“Iya, ada pergantian,” ujar Andap saat diwawancarai pada Senin (4/11/2024).

Baca Juga: Expo Tenun 2024: Karya Tenun Seluruh Daerah di Sultra Tampil Memukau

Saat diminta penjelasan lebih lanjut, Andap menyarankan agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada Kepala Biro Pemerintahan, Muliadi.

Namun, Muliadi saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa meskipun SK Mendagri sudah ada, ia sendiri belum melihatnya secara langsung dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan lebih lanjut kepada publik.

Keterlambatan pelantikan ini memicu reaksi keras dari sejumlah pihak, terutama masyarakat di Buton Selatan. Salah seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Batu Atas, Taufik Laode Mansyur, meminta pelantikan segera dilakukan agar tidak menimbulkan kekisruhan.

“Pergantian ini penting untuk menjaga integritas demokrasi, apalagi ada indikasi bahwa Pj Bupati sebelumnya lebih condong mendukung salah satu paslon, yang berisiko merusak keadilan dalam proses pilkada,” ujarnya.

Taufik juga menambahkan bahwa masyarakat, terutama pemuda, siap melakukan aksi jika pelantikan terus tertunda.

Desakan masyarakat ini mencerminkan kekhawatiran atas kelancaran transisi kepemimpinan di Buton Selatan. Masyarakat menuntut agar Pj Gubernur Sultra menjalankan SK Mendagri dengan tegas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Sikap kritis terhadap keterlambatan pelantikan juga datang dari Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Sulawesi Tenggara, Laode Tuangge. Ia menegaskan bahwa SK Mendagri sudah jelas mengatur pergantian Pj Bupati Buton Selatan dan pelantikan harus segera dilaksanakan.

“Jika pelantikan tidak segera dilakukan, pelayanan publik di Buton Selatan bisa terganggu, dan potensi konflik horizontal jelang pilkada bisa meningkat,” tegas Laode Tuangge.

Baca Juga: 98 Persen Siap, KPU Sultra Finalisasi Logistik Pilkada Serentak

Ia juga mempertanyakan apakah ada alasan tertentu yang menyebabkan Pj Gubernur Sultra menunda pelantikan. Menurutnya, jika penundaan ini disebabkan ketidaksetujuan terhadap SK Mendagri, maka hal itu dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Aldo Oba, seorang tokoh pemuda Buton Selatan, juga menyatakan keprihatinannya. “Keputusan sudah beredar luas, dan jika terus tertunda, dampaknya akan besar bagi stabilitas di Buton Selatan,” ujar Aldo.

Ia menambahkan bahwa Parinringi, Pj Bupati yang lama, sudah berpamitan kepada beberapa tokoh masyarakat dan ASN, yang menandakan bahwa dirinya siap digantikan.

Spekulasi dan keresahan masyarakat ini semakin mencuat, mendorong berbagai pihak untuk meminta ketegasan dari Pj Gubernur Sultra agar pelantikan Pj Bupati Buton Selatan segera dilaksanakan sesuai dengan keputusan Mendagri. (A)

Penulis: Sigit Purnomo

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS