Presiden Diduga Tak Tau TKA Bebas Masuk ke Sultra
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Jumat, 20 Maret 2020
0 dilihat
Waode Hamsina Bolu : foto antara
" Kedatangan 49 TKA tanggal 15 Maret yang lalu masih menyisakan masalah di tengah ketakutan masyarakat menghadapi COVID-19, malah datang TKA dari negeri yang terpapar COVID-19. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Kasus masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China yang masuk ke Sulawesi Tenggara kian masif. Pekan kemarin, Pemerintah lewat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru saja memulangkan 49 TKA ilegal ke negara mereka, setelah diketahui tidak memiliki izin kerja di Indonesia.
Belum selesai masalah ini, pihak Imigrasi Kelas 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali menolak masuknya 43 TKA asal China yang hendak menuju Sulawesi Tenggara (Sultra) lewat penerbangan dari Thailand.
Baca Juga : Badan Kepegawaian Wakatobi Batal Usulkan Percepatan Tes ASN
Tokoh perempuan Sultra Waode Hamsina Bolu mengatakan, informasi terkait kedatangan TKA dari China ini masih simpang siur, karena adanya beda pendapat antara para pejabat atas kedatangan para TKA ini. Hal ini, kata Waode Hamsina membuat masyarakat makin curiga kepada Pemerintah.
"Kedatangan 49 TKA tanggal 15 Maret yang lalu masih menyisakan masalah di tengah ketakutan masyarakat menghadapi COVID-19, malah datang TKA dari negeri yang terpapar COVID-19," kata Waode Hamsina kepada telisik.id saat dihubungi, Jumat (20/3/2020).
"Penjelasan pejabat yang saling bertolak belakang, semakin menimbulkan kecurigaan masyarakat," sambungnya.
Dikatakan eks senator asal Sultra ini, pelarangan masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kondisi ini membuat Waode Hamsina curiga, jika Presiden sendiri tidak mengetahui hal tersebut.
Baca Juga : Tak Miliki IMB, Rumah Milik Bupati Busel Disegel
"Presiden melarang penerbangan langsung dari China, kenapa malah berputar lewat Thailand? Jangan-jangan Presiden pun tidak tahu gelombang TKA masih bebas masuk ke Sultra," jelasnya.
Olehnya itu, Waode Hansina menyarankan agar pihak perusahan (PT. VDNI - red), dan Pemerintah memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait kedatangan TKA asal China secara berjamaah ini.
"Masyarakat menunggu PT VDNI dan pihak berwewenang yang membenarkan kedatangan mereka, untuk menunjukkan dokumen bukti mereka sudah lolos karantina di Thailand," paparnya.
Jika pihak perusahan dan Pemerintah tidak menjelaskan hal itu, lanjut Waode Hamsina, maka perlu dicurigai ada pembohongan publik yang dilakukan oleh kedua belah pihak kepada masyarakat.
Baca Juga : Antisipasi Penyebaran COVID-19 RS di Kolut Tiadakan Jam Besuk
"Jika tidak ada, maka kecurigaan masyarakat bahwa telah terjadi pembohongan adalah benar adanya," tegasnya.
Reporter: Rahmat
Editor: Sumarlin
