Presiden Dijadwalkan ke NTT Lagi, Ada Apa?

Berto Davids, telisik indonesia

Sabtu, 05 Februari 2022

0 dilihat

Presiden Jokowi saat melakukan Kunker ke NTT tahun 2021 lalu. Foto: Ist

KUPANG, TELISIK.ID - Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan hal baru. Selama dua periode kepemimpinannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah sering berkunjung ke NTT.

Bahkan saat bencana alam pun ia datang untuk menghibur dan memberi bantuan ke masyarakat. Kini, ia kembali dijawalkan akan berkunjung ke NTT pada 15 Februari mendatang.

Kali ini, orang nomor satu di Indonesia itu datang untuk meninjau penanganan stunting sebagai wujud komitmennya menargetkan penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Informasi tentang rencana kunjungan Presiden Jokowi itu disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dwi Listyawardani dalam keterangannya yang diterima Telisik.id, Sabtu (5/2/202).

Sesuai rencana, kunjungan kerja Jokowi kali ini dengan agenda utama peninjauan penanganan stunting di Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

“Untuk itu kami bersama dengan tim kementerian/lembaga terkait mendahului guna mempersiapkan hal-hal teknis terkait kunjungan itu,” kata Dwi.

Menanggapi itu, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memberikan apresiasi atas perhatian presiden terhadap NTT, sebab Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan perhatian yang sangat serius terhadap penanganan masalah stunting.

“Kita sangat serius untuk menurunkan angka stunting. Saat kami masuk (dilantik menjadi gubernur pada 2018), angka stunting berada pada angka sekitar 35,4 persen dan sekarang turun menjadi 20,9 persen," papar Laiskodat

"Walau turun, tapi saya masih belum puas dengan angka tersebut karena koordinasi di lapangan belum berjalan secara optimal,” lanjutnya.

Ia menyampaikan, penanganan stunting bukan hanya dilakukan pendekatan satu bidang, tetapi harus mencakup berbagai aspek, sehingga dibutuhkan kerja bersama lintas sektoral. Meski provinsi sangat serius untuk tangani stunting, namun semangat ini belum diikuti kabupaten/kota. Padahal ujung tombak untuk atasi stunting ada di desa dan kecamatan.

“Bupati harus rajin turun lapangan dan nginap di desa untuk mengetahui hal ini. Kepala desa harus mengecek siapa yang hamil dan mendata potensi stunting dari anak yang dilahirkan. Ini harus dilaporkan kepada bupati, kalau tidak, langsung ke gubernur,” terang Laiskodat.

Baca Juga: Eks Dirjen Bina Keuda Kemendagri Ditahan, KPK Dalami Pinjaman PEN Muna

Ia menyatakan, semua pihak harus bicara tentang stunting untuk menumbuhkan kesadaran tentang hal ini. Kampanye tentang penanganan stunting mulai dari gubernur, bupati, kepala dinas, camat, kepala desa, pendeta, pastor, haji, imam masjid, tokoh masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

“Saya minta para kader BKKBN untuk memiliki buku saku terkait hal ini. Semua masalah harus dicatat dan dirumuskan bersama lintas sektoral. Kita punya kelor dan makanan-makanan lokal yang bergizi untuk atasi stunting,” tandas Laiskodat.

Ia menambahkan, kunjungan presiden harus memacu semua pihak di NTT untuk bekerja lebih keras lagi dalam penurunan stunting. Kerja penanganan stunting ini sebenarnya soal kepedulian.

Bupati, camat, kepala desa harus sering turun lapangan untuk ajak warga ukur dan timbang. Kepala BKKBN NTT diminta untuk menggerakan kader secara lebih aktif dalam mendata penderita stunting dan mereka yang berpotensi stunting.

Baca Juga: Kantor DPP Partai Demokrat Didemo, Massa Desak Wakil Ketua DPRD Muna Dipecat Gegara Dugaan Asusila

“Kerja untuk ini tidak boleh kerja biasa, tapi harus ekstra ordinary. Harus kerja konvergensi. Semua pihak duduk dan rumuskan masalah dan jalan keluarnya. Siapa terlibat apa. Harus selalu ada evaluasi. Kehadiran dan kunjungan presiden harus bisa mendatangkan perbaikan untuk penurunan stunting,” kata Laiskodat. (B)

Reporter: Berto Davids

Editor: Kardin