Prioritas Program 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Disesuaikan Kondisi Keuangan

Putri Wulandari, telisik indonesia

Sabtu, 01 Februari 2025

0 dilihat

Ketua tim penyusun visi misi Bupati dan wakil bupati Muna Barat, Jailuddin. Foto: Ist

 MUNA BARAT, TELISIK.ID – Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat menuai sorotan karena dianggap berpotensi membebani keuangan daerah, termasuk alokasi dana desa (ADD).

Menanggapi hal tersebut, tim penyusun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat memberikan klarifikasi.  

Program 100 hari kerja yang terdiri dari 44 item ini diambil dari visi dan misi strategis pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat, Darwin-Ali Basa. Namun, pelaksanaannya menjadi perhatian publik terkait dengan keterbatasan anggaran daerah.

Saat ini, ketidakseimbangan antara belanja modal dan belanja pegawai mencapai 43,94 persen atau sebesar Rp334.630.904.257 dari total APBD sekitar Rp761 miliar.  

Ketua Tim Penyusun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat, Jailuddin menegaskan, target dalam program 100 hari kerja tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  

"Penetapan target dalam setiap poin program akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah," ujarnya melalui sambungan telepon, Sabtu (1/2/2025).  

Baca Juga: DPRD Beri Catatan Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat

Program 100 hari kerja ini dijadwalkan berlangsung selama 13 minggu, mencakup empat misi utama: 

Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata.

Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Satpol PP, Setda Bagian Hukum dan Ekonomi, serta Dispora. Program mencakup:  

- Mekanisasi pertanian melalui pengadaan excavator atau buldozer di tiga wilayah besar.  

- Apel kesiapsiagaan jonder di seluruh kecamatan.  

- Pemetaan kesesuaian lahan (peta tanah tinjau) di seluruh wilayah Muna Barat.  

- Pengembangan mini ranch di setiap desa dan penggemukan sapi potong sebanyak 500 ekor.  

- Budidaya ayam petelur dan penyediaan pakan selama dua bulan.  

- Perbaikan mutu genetik padi sawah (label putih) seluas 750 hektare.  

- Perluasan tanam jagung kuning varietas B2 seluas 3.000 hektare.  

- Pemberian pupuk gratis atau subsidi, serta MoU investasi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. 

- Perumusan brand *Muna Barat Liwu Mokesa* sebagai identitas daerah untuk mendukung promosi pariwisata. 

- Finalisasi Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) dan master plan pariwisata.  

- Pengembangan kawasan wisata Pagalang (Pajala, Gala, dan Bangko).  

- Pemanfaatan lahan pekarangan, launching wirausaha pemuda, serta penertiban hewan ternak di jalan-jalan kabupaten.  

Misi 2: Mewujudkan SDM Unggul, Cerdas, Sehat, Beriman, dan Berbudaya. 

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dispora, dan Dinas Ketahanan Pangan. Program meliputi:  

- Launching lokasi pendirian perguruan tinggi inisiasi Pemda Muna Barat.  

- Bantuan seragam sekolah gratis dan alat tulis.  

- Penguatan sekolah rujukan berbasis Google.  

- Internet masuk sekolah dan desa.  

- Program menu makanan gratis untuk pelajar.  

- Launching pemeriksaan kesehatan gratis melalui layanan dokter keliling. 

- Peningkatan mutu pelayanan kegawatdaruratan 24 jam di tiga puskesmas utama.  

- Pelantikan pengurus KONI dan launching program bantuan pangan.  

Misi 3: Memantapkan Penataan Infrastruktur Kota, Pedesaan, dan Pulau-Pulau Kecil.

Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, DLH, dan DPMD. Program meliputi:  

- Operasionalisasi Bandara Sugimanuru.  

- Optimalisasi layanan feri Tondasi.  

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Laworo (Kecamatan Sawerigadi dan Tikep).  

- Pembangunan dermaga Latawe dan jalur Waukuni–Torobulu–Kendari atau Latawe–Bombana.  

- Pembangunan pelabuhan kontainer Momuntu.  

- Desain Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk intervensi program penataan bangunan dan lingkungan yang didanai APBD/APBN.  

- Pembersihan areal ruang milik jalan (Rumija) di setiap desa dan kecamatan.  

Misi 4: Memantapkan Tata Kelola Kelembagaan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional.

Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, BKPSDM, DKP, DPPKAD, Satpol PP, Inspektorat, DPMD, Setda, dan Kesbangpol. Program meliputi:

- MoU dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan untuk pengembangan tenaga kerja terampil. 

- Pemantapan loyalitas pejabat struktural Pemda Muna Barat di Bumi Boro-Boro Yonif 725 Kendari.  

Baca Juga: Awal Februari, Kolaka Timur Kembali Diguncang Gempa

- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, peternakan, dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan.  

- Penertiban aset daerah dan domisili pegawai struktural serta fungsional.  

- Penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, seperti Barisda dan Dinas Peternakan.  

- Pembentukan staf khusus atau tim percepatan pembangunan.  

- Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani.  

- Konsolidasi lembaga adat untuk menjaga stabilitas keamanan daerah.  

- Penerapan digitalisasi sistem absensi pegawai menggunakan face scan di lingkungan Pemda Muna Barat. (C)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS