Rakortekrembang Nasional Bappeda Sultra Pangkas Sejumlah Program
Erni Yanti, telisik indonesia
Rabu, 26 Februari 2025
0 dilihat
Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Hasrulah. Foto: Erni Yanti/Telisik
" Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrembang Nasional) yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), digelar secara daring, bertempat di Hotel Claro Kendari "
KENDARI, TELISIK.ID - Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrembang Nasional) yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), digelar secara daring, bertempat di Hotel Claro Kendari.
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk sinkronisasi antara program perencanaan pembangunan pusat dan daerah.
Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Sultra, Hasrulah, mengungkapkan bahwa Rakortekrembang Nasional ini merupakan upaya penting dalam menjalin koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait serta perangkat daerah.
"Tujuan utama dari Rakortekrembang Nasional ini adalah untuk membahas target kinerja urusan yang telah disepakati antara kementerian, lembaga terkait, dan perangkat daerah," ujarnya, Rabu (26/2/2025).
Rakortekrembang Nasional kali ini dibagi menjadi empat kelompok besar, yakni kelompok pembangunan manusia dan masyarakat, kelompok ekonomi dan sumber daya alam, kelompok infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta kelompok pemerintahan dalam negeri.
Setiap kelompok membahas sub kegiatan yang mendukung pencapaian target-target tersebut, untuk memastikan keberlanjutan dan pencapaian kinerja yang maksimal.
Rakortekrembang Nasional ini juga menekankan pentingnya pembahasan terkait dengan target outcome yang harus disepakati oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pusat.
“Setiap OPD, misalnya Dinas Pendidikan, akan berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan target outcome serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut,” jelas Hasrulah.
Hasrulah mengatakan, pembahasan anggaran dan efisiensi belum menjadi fokus utama karena pembahasan tersebut lebih mendalam akan dilakukan saat tahap penetapan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Selain itu, pada sesi tersebut, berbagai isu terkait efisiensi anggaran dan penyesuaian dari pemerintah pusat juga turut dibahas.
Salah satu yang dibahas adalah perubahan pada sektor pekerjaan umum, di mana beberapa program dan sub kegiatan mengalami pengurangan.
“Saat ini, khusus untuk sektor SDA Bina Marga, hanya ada program irigasi yang dapat dilaksanakan, sementara untuk Cipta Karya, yang tersisa hanya penyusunan dokumen-dokumen perencanaan,” terang Muh Subhan, pejabat fungsional SDA Bina Marga yang turut dalam diskusi.
Diskusi ini juga menyentuh kebutuhan mendesak terkait dengan pembangunan infrastruktur. Di antaranya jalan dan fasilitas air minum yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Tenggara.
Namun, dalam Rakortekrembang kali ini, pembahasan mengenai pembangunan jalan fisik tidak tersedia anggaran dari pusat, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Rakortekrembang Nasional ini akan dilanjutkan dengan sesi desk kewilayahan yang berlangsung pada 3-13 Maret 2025, yang akan lebih fokus pada usulan prioritas daerah yang akan didanai oleh APBN.
Usulan prioritas ini menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang tepat sasaran.
Rakortekrembang Nasional ini diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin terintegrasi dengan baik, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat. (B-Adv)
Erni Yanti, telisik indonesia
