KBM FKIP UHO Kendari Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Sigit Purnomo, telisik indonesia

Rabu, 26 Februari 2025

0 dilihat

Anggota DPRD Sultra, Suwandi Andi, bersama perwakilan mahasiswa FKIP UHO saat berdiskusi tentang penolakan kebijakan efesiensi anggaran pendidikan dan kesehatan, Rabu (26/2/2025). Foto: Sigit Purnomo/Telisik.

KENDARI, TELISIK.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Haluoleo (UHO) Kendari menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu (26/2/2025).

Puluhan mahasiswa ini menolak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam aksinya mahasiswa menuntut kepastian dari pimpinan DPRD Sultra terkait respons terhadap aspirasi mereka.

Jenderal lapangan aksi, Ferdi Muhammad Nur, menegaskan bahwa pihaknya ingin kepastian dari Ketua DPRD Sultra untuk menemui mereka dan tidak ingin ada ketidakjelasan dalam sikap DPRD terhadap isu ini.

Baca Juga: Mahasiswa Lepas Tikus di Kantor Kejati Sultra Desak Tindak Korupsi Tambang

"Kami meminta jadwal pasti dari pimpinan DPRD Sultra untuk menemui kami. Jangan ada kemungkinan-kemungkinan lagi yang membuat pimpinan tidak memberikan kepastian. Kami juga berterima kasih kepada Suwandi Andi yang telah menerima kami dengan baik di Gedung DPRD Sultra," ujar Ferdi.

Ferdi menekankan bahwa efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan dapat menghambat kemajuan bangsa, terutama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Jika anggaran pendidikan dan kesehatan dikurangi, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045? Padahal dua sektor ini adalah fondasi utama dalam membangun SDM yang unggul," tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut, anggota DPRD Sultra, Suwandi Andi, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa.

Baca Juga: Cerita Farhan, Mahasiswa Semester Akhir yang Menikmati Kemudahan Program JKN

"Saya setuju dengan adik-adik (mahasiswa) bahwa pendidikan dan kesehatan adalah jaminan kehidupan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi ini harus dipertimbangkan kembali," kata Suwandi.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi untuk menyusun surat penolakan yang akan dikirimkan ke Prabowo Subianto.

Namun, surat tersebut akan menunggu dan dijadwalkan harus ditandatangani oleh pimpinan DPRD Sultra dalam tiga hari ke depan dan dalam pertemuan dengan pihak mahasiswa kembali.

"Tujuan kita adalah memastikan pesan ini sampai ke Presiden RI," tegas Suwandi.

Aksi demonstrasi ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan nasional yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia. (B)

Penulis: Sigit Purnomo

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS