Mahfud MD Nilai Ekonomi Indonesia Ada Kemajuan Meski Korupsi Sering Terjadi
Ibnu Sina Ali Hakim, telisik indonesia
Sabtu, 01 Mei 2021
0 dilihat
Menkopolhukam, Mahfud MD. Foto: Screnshot siaran langsung akun youtube
" Tentu saja kita tidak boleh (menyebut), misalnya, negara kita ini sangat koruptif, oligarkis, dan sebagainya, tidak boleh kita terlalu kecewa karena nyatanya dari waktu ke waktu kita itu mengalami kemajuan. Tentu kehidupan demokrasi kita itu tetap harus diperbaiki, tapi kemajuan yang telah dicapai selama ini juga tidak boleh dinafikan "
JAKARTA, TELISIK.ID - Menko Polhukam Mahfud MD menilai Indonesia terus mengalami kemajuan secara ekonomi, dari masa ke masa.
Menurut Mahfud, angka kemiskinan terus menurun meski korupsi sering terjadi.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam webinar Tadarus Demokrasi dengan tema 'Ekonomi dan Demokrasi', Sabtu (1/5/2021). Dia menyebut masyarakat tidak boleh menafikan pertumbuhan ekonomi Indonesia walau diterpa masalah korupsi.
"Tentu saja kita tidak boleh (menyebut), misalnya, negara kita ini sangat koruptif, oligarkis, dan sebagainya, tidak boleh kita terlalu kecewa karena nyatanya dari waktu ke waktu kita itu mengalami kemajuan. Tentu kehidupan demokrasi kita itu tetap harus diperbaiki, tapi kemajuan yang telah dicapai selama ini juga tidak boleh dinafikan," ujar Mahfud, dilansir detik.com.
Baca Juga: Komentar Tak Senonoh Soal KRI Nanggala, Pria Konawe Resmi Dijebloskan ke Penjara
Mahfud juga menyebut, dari sejak era Presiden Soekarno, tingkat kemiskinan terus ditekan dari yang awalnya sangat tinggi, hingga mencapai 11,9 persen pada akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, angka ini terus ditekan hingga 9,1 persen.
Masuk ke periode kedua, Mahfud menyebut tingkat kemiskinan kembali naik ke 9,7 akibat pandemi COVID-19 yang menyerang sejak tahun lalu.
"Artinya, ada kemajuan meski banyak korupsinya. Indonesia ini kaya raya. Meski dikelola secara koruptif, manfaatnya tetap banyak kepada rakyat. Apalagi jika dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, korupsi memang bisa dilihat sebagai fenomena pelanggaran hukum. Tapi dalam disertasinya, ia mengatakan baik buruknya hukum itu tergantung pada demokrasi.
Baca Juga: Pemprov Sultra Siapkan Rp 56 Miliar THR ASN
Menurutnya, jika demokrasinya berjalan baik, maka hukum akan baik. Kalau demokrasi buruk, maka hukum juga akan buruk.
"Konfigurasi politik demokratis tampil, hukum akan menjadi responsif. Tapi konfigurasi politik tampil secara otortier dan hegemonik, maka hukum akan tampil sangat-sangat konservatif," kata Mahfud Md, dilansir tempo.co. (C)
Reporter: Ibnu Sina Ali Hakim
Editor: Fitrah Nugraha
