Rapid Test Berbayar, Wakil Ketua MPR: Jangan Tambah Beban Masyarakat
Marwan Azis, telisik indonesia
Jumat, 26 Juni 2020
0 dilihat
Rapid test berbayar, disayangkan anggota MPR RI, Jazilul Fawaid. Foto: Repro Antara
" Saya dengar produk dalam negeri sudah ditemukan. Mestinya kan murah itu. "
JAKARTA, TELISIK.ID -Sejumlah pihak mulai mengeluhkan rapid test COVID-19 yang dinilai mahal. Informasi tersebut telah sampai di telinga Wakil Ketua MPR-RI, Jazilul Fawaid.
“Masyarakat sekarang berada dalam kondisi susah. Seharusnya jangan dibebani lagi dengan biaya-biaya yang lain,” ujar Jazilul Fawaid seperti dikutip dari laman resmi MPR, Jumat (26/6/2020).
Anggota DPR Fraksi PKB ini berharap agar Gugus Tugas COVID-19, Kementerian Kesehatan, dan lembaga yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 memperhatikan masalah ini.
Jazilul mengaku heran dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebelumnya, pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat berupa sembako guna menghadapi masa PSBB namun selanjutnya dalam masalah rapid test, masyarakat kok dikenai biaya.
“Kemarin diberi sembako tetapi sekarang disuruh membayar rapid test,” kata pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu. Menurutnya, bila hal tersebut terjadi, itu namanya sama saja, tidak ada yang dibantu.
Terkait rapid test, Jazilul meminta agar pemerintah menghitung kembali skema rapid test kepada masyarakat. Seharusnya disediakan dengan cara yang murah karena Indonesia menggunakan produk lokal buat anak negeri.
Baca juga: Pelaku Curanmor Beraksi di Konsel, Ditangkap di Koltim
“Saya dengar produk dalam negeri sudah ditemukan. Mestinya kan murah itu,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya sosialisasi dalam kegiatan rapid test. Petugas yang berada di lapangan diharap mengetahui mana orang yang mampu atau tidak membayar rapid test. “Bila tidak mampu ada kualifikasinya,” ucapnya.
“Intinya jangan lagi masyarakat yang sudah susah, ditambah lagi bebannya. Biaya rapid test bisa buat belanja masyarakat kecil untuk hidup setengah bulan,” tuturnya.
Dia mengaku sangat setuju dilakukan rapid test namun dengan biaya yang murah. “Caranya ya beri subsidi bagi masyarakat kecil. Misalnya rapid test digelar di Puskesmas, maka Puskesmas itu mendapat subsidi,” tandasnya
Sekedar diketahui, anggaran penanganan COVID-19 di Indonesia terus melonjak drastis. Dari semula alokasi dananya sebesar Rp 405,1 triliun, kini jumlahnya ditambah lagi menjadi Rp 695,2 triliun.
Namun di sisi lain, muncul berbagai keluhan masyarakat mengenai biaya rapid maupun swab test COVID-19 yang cukup mahal. Untuk sekali uji saja, berdasarkan informasi yang dihimpun Telisik.id, berkisar Rp 300.000 hingga Rp 1 juta per orang. Tes itu salah satu syarat wajib bagi warga yang hendak berpergian ke luar daerah untuk bisnis, pekerjaan, pendidikan maupun mengunjungi keluarga di kota atau daerah lainya.
Reporter: Marwan Azis
Editor: Haerani Hambali
