Ratusan Nelayan Geruduk DPRD Sultra Minta Rekomendasi Penerbitan SLO dan Tolak VMS
Sigit Purnomo, telisik indonesia
Senin, 14 April 2025
0 dilihat
Ratusan nelayan geruduk Kantor DPRD Sultra minta rekomendasi penerbitan SLO dan tolak pemasangan alat VMS. Foto: Sigit Purnomo/Telisik.
" Usai menggelar aksi di Kantor Gubenur Sulawesi Tenggara (Sultra), ratusan nelayan melanjutkan aksi dengan menggruduk Kantor DPRD Sultra untuk meminta hearing bersama Gubernur Sultra dan nelayan serta pihak terkait "
KENDARI, TELISIK.ID - Usai menggelar aksi di Kantor Gubenur Sulawesi Tenggara (Sultra), ratusan nelayan melanjutkan aksi dengan menggruduk Kantor DPRD Sultra untuk meminta hearing bersama Gubernur Sultra dan nelayan serta pihak terkait.
Aksi ratusan nelayan dipicu adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan, di mana salah satu nya kebijakan migrasi kapal dari izin daerah ke izin pusat yang justru hal ini sangat membebani dan menyengsarakan para kapal-kapal nelayan khususnya yang ada di Sultra.
Salah satu orator aksi, menilai kebijkan ini merupakan bentuk penindasan kepada para nelayan yang ada di Sulawesi Tenggara.
"Inti dari pergerakan kita hari ini adalah meminta DPRD untuk menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI bahwa para nelayan menolak kebijakan untuk memasang alat VMS," jelasnya.
Pihaknya juga meminta kepada PSDKP untuk memberikan Surat Laik Operasi (SLO) pada kapal-kapal nelayan yang berimigrasi dari izin pusat ke izin daerah tanpa batas waktu (sampai selesai pengurusan).
Baca Juga: Diwarnai Saling Dorong di Kantor Gubernur Sultra, Ratusan Nelayan Tolak Pemasangan Alat VMS
Sementara itu, Kordinator Lapangan, Joko Priono meminta kepada DPRD Sultra untuk mendukung dan membuat surat rekomendasi agar kapal-kapal nelayan dikembalikan statusnya ke izin di daerah.
Serta meminta agar nelayan tidak dipaksakan untuk menggunakan plagis besar namun tetap menggunakan plagis kecil sebagai alat tangkap ikan.
"Ikan apa kita bisa tangkap dengan plagis besar," ungkapnya.
Ia menekankan, kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini menekankan untuk memasang alat Voice Mesengger System (VMS) itu sangat dapat mematikan nelayan yang ada.
Ia membeberkan selain alat VMS ini mahal yang mencapai angka Rp 10.000.000-18.000.000 itu pihaknya ditekankan untuk membayar biaya perawatan pertahunnya sekitar Rp 6.000.000.
Baca Juga: Bupati Adios Inisiasi Pendirian SPBN demi Kesejahteraan Nelayan
"Ini sama saja kita di buat miskin dan menderita oleh Pemerintah Pusat," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sultra Uking Djasa, secepatnya akan melakukan RDP dengan pihak terkait untuk msmbahas terkait aturan yang ada sekarang.
"Kalau bukan besok atau lusa kita RDP, kita panggil itu PPS dan Dinas Kelautan dan perikanan untuk RDP," jelasnya. (A)
Penulis: Sigit Purnomo
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
