Sekda Kota Kendari Ajak Pengunjuk Rasa ke Ruang Isolasi Jika Tak Percaya COVID-19
Siswanto Azis, telisik indonesia
Kamis, 29 Juli 2021
0 dilihat
Sekda Kota Kendari, Hj. Nahwa Umar saat menerima pengunjuk rasa. Foto: Siswanto Azis/Telisik
" Para pengunjuk rasa ini menolak kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa PPKM hingga 2 Agustus 2021 "
KENDARI, TELISIK.ID - Sekretaris Daerah Kota Kendari, Hj. Nahwa Umar, menantang pengunjuk rasa untuk datang langsung menyaksikan kondisi pasien di ruang isolasi Rumah Sakit jika tak mempercayai adanya COVID-19.
Bukan hanya itu, Sekda juga bersedia menemani ke rumah sakit. Ini dilakukan agar orang-orang tersebut sadar dan paham dengan kondisi penularan COVID-19 di Kota Kendari.
“Kalau adik-adik ini tidak percaya adanya COVID-19 ayo kita lihat dengan mata kepala sendiri di ruang ICU/Isolasi Rumah Sakit yang tempat isolasinya pasien COVID-19,” ucapnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Kota Kendari ketika menerima pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Kendari, Kamis (29/7/2021).
Para pengunjuk rasa ini menolak kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa PPKM hingga 2 Agustus 2021. Sebab menurut mereka pemberlakuan PPKM di Kota Kendari menjadikan beban yang berat untuk masyarakat kecil.
Dalam orasinya, Ketua GMNI Kota Kendari, Ahmad Arfan Mponi menuntut agar pemerintah segara memberhentikan PPKM, karena dianggap tidak adil dan demokratis serta telah merampas hak dan merugikan masyarakat.
“Kami juga menolak pemberlakukan kartu vaksin sebagai syarakat administrasi dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua Umum DPP KNPI Minta Kejati Periksa Gubernur Sultra
Baca Juga: Kota Kendari Raih Predikat Nindya Kota Layak Anak
Selain itu, Ketua GMNI Kota Kendari dalam orasinya juga mendesak DPRD Kota Kendari untuk mengevaluasi kinerja Rumah Sakit yang menangani pasien COVID-19 serta meminta kepada Wali Kota Kendari untuk transparan dalam penggunaan anggaran COVID-19.
Sementara itu pengunjuk rasa lain, Yusuf dalam orasinya menolak dan mengutuk masuknya Tenaga Kerja Asing di Sulawesi Tenggara di saat membludaknya orang yang terpapar COVID-19.
“Dengan diperbolehkannya TKA masuk di Sultra di saat seperti ini, menandakan jika pemerintah telah melakukan tebang pilih dalam pemberlakuakn PPKM,” tegasnya. (A)
Reporter: Siswanto Azis
Editor: Haerani Hambali
