Selain Cegah PMK, Manggarai Juga Cekal Pengiriman Sapi Ilegal ke Luar Daerah

Berto Davids, telisik indonesia
Kamis, 19 Mei 2022
0 dilihat
Selain Cegah PMK, Manggarai Juga Cekal Pengiriman Sapi Ilegal ke Luar Daerah
etugas Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, Imelda Bai. Foto: Berto Davids/Telisik

" Salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai dengan cara melarang pemasukan hewan dan produk hewan dari luar daerah "

MANGGARAI, TELISIK.ID - Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur intens mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan sapi, kerbau, kambing dan babi.

Salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai dengan cara melarang pemasukan hewan dan produk hewan dari luar daerah.

Tak hanya melarang pemasukan hewan, Manggarai juga rupanya melarang praktik hitam pengiriman sapi ilegal dari dalam dan luar Nusa Tenggara Timur.

Melarang pengiriman sapi ke luar wilayah Nusa Tenggara Timur ini bukan untuk mencegah PMK, tetapi lebih kepada aturan main tentang populasi sapi betina produktif yang tidak boleh dikirim ke luar dan juga legalitas dokumen dalam bisnis pengirimannnya.

Memang, awal mula aktivitas bisnis hitam penyelundupan sapi ilegal ini terjadi di pelabuhan "tikus" Nanga Nae, Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Mangggarai.

Namun, setelah aktivitas penyelundupannya berhasil dibongkar, kini lokasi tersebut sudah jarang dipakai. Bahkan ada isu bahwa lokasi tersebut berpindah ke tempat lain.

Menurut penelusuran Telisik.id, tempat itu terletak persis di sebuah pendakian kecil yang berada tidak jauh dari pemukiman warga. Sekitar 50 meter ke dalaman dari pendakian itu juga terlihat bentangan air laut dan beberapa kapal kecil yang sedang ditambatkan. Tepatnya di Dusun Langkas, Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat.

Pendakian yang terletak di tikungan halus jalan utama Pantura Manggarai-Manggarai Barat itu diduga telah berubah menjadi tempat bisnis gelap para mafia hewan.

Bisnis penyelundupan sapi ilegal menuju Bima, Nusa Tenggara Barat kerap berjalan tanpa hambatan dan jauh di luar pantauan petugas.

Menanggapi itu, petugas Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, Imelda Bai mengatakan, pihaknya sudah terlibat dalam tim terpadu melalui SK bupati.

Tim terpadu itu kata Imelda, akan bertugas mengawasi seluruh aktivitas lalu lintas hewan terutama sapi ilegal yang sering dikirim ke luar daerah.

"SK tim terpadu ini melibatkan sampai di luar lintas sektor termasuk TNI/Polri dan kemarin kami sudah rapat perdana di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai terkait untuk tindak lanjut upaya tim terpadu ini," kata Imelda, Kamis (19/5/2022).

Baca Juga: Sampah Berserakan di Pesisir Kotamara Baubau, Ancam Ekosistem Laut

Rapat tim terpadu ini, direncanakan akan berlanjut sampai ke tingkat desa dalam minggu ini. Namun pihaknya sedang berusaha untuk menyesuaikan waktu dengan Satpol PP karena harus turun bersama-sama.

Lebih lanjut ia menjelaskan, lokasi legal terkait tempat pengiriman hewan di Kecamatan Reok dan Reok Barat hanya ada di dua tempat, yakni Pelabuhan Kedindi dan Kali Gongger. Sedangkan untuk Ruteng hanya ada di Bandara Frans Lega.

"Jadi tempatnya hanya itu yang dilegalkan pemerintah, selain itu tidak," tegas Imelda.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengawasi setiap pintu masuk hewan yang ada di Kecamatan Reok dan Reok Barat. Hal itu merupakan salah satu upaya pencegahan, sebab hewan yang dikirim ke luar daerah dominan berasal dari luar Manggarai.

"Hewan yang dikirim ke NTB dan Sulawesi itu dominan diambil dari luar Manggarai. Wilayah kita hanya dijadikan tempat penampung dan pengiriman. Oleh karena itu kedepan kami akan membangun pos jaga pada setiap pintu masuk demi mencegah terjadinya penyelundupan ilegal ini," tandasnya.

Sebelumnya Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut mengatakan, pihaknya sudah membuat skenario bagaimana cara untuk menghindari persoalan di lapangan tanpa ada konflik.

Baca Juga: Kemendagri Putuskan Pj Bupati Muna Barat Jumat Besok

"Supaya orang mengerti dan paham bahwa memang penyelundupan sapi ilegal itu sangat merugikan daerah dari sisi PAD " kata Wabup.

"Selain PAD populasi di Manggarai juga merugi, sebab banyak sapi betina yang dikirim ke luar. Hal ini akan dicegah lebih cepat apalagi sebentar lagi hari raya korban Idul Adha," katanya lagi. (B)

Penulis: Berto Davids

Editor: Kardin

Baca Juga