Luhur Hertanto, telisik indonesia
" Ada banyak negara yang ibu kotanya hanya untuk pusat kegiatan pemerintahannya. Sedangkan kegiatan ekonomi dan parlemen dipusatkan di kota lain "
Oleh: Luhur Hertanto
Praktisi Media
DI TENGAH persiapan 'pindahan' Ibu Kota RI dari Jakarta ke IKN Nusantara, ada ide DPR/MPR dan DPD RI tetap di Senayan. Artinya kelak Jakarta tetaplah pusat kegiatan legislasi serta ekonomi seperti selama ini.
Wacana tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi dalam rapat kerja dengan pemerintah tentang daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU Daerah Khusus Jakarta.
Namun usulan tersebut Kementerian Dalam Negeri langsung tolak. "Pemerintah tetap berkeinginan kita pindah penuh semua ke sana," tegas Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.
Di Negara Lain
Ada banyak negara yang ibu kotanya hanya untuk pusat kegiatan pemerintahannya. Sedangkan kegiatan ekonomi dan parlemen dipusatkan di kota lain. Paling terkenal adalah Amerika Serikat (Washington D.C.), Australia (Canberra) dan Pakistan (Islamabad). Negara lain di antaranya:
Afrika Selatan. Negara ini memiliki tiga ibukota yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pretoria sebagai ibukota eksekutif, Bloemfontein menjadi ibukota yudikatif lalu Cape Town adalah ibukota legislatif dan pusat kegiatan ekonomi.
Belanda. Amsterdam sebenarnya ibukota yang resmi menurut konstitusi Belanda. Namun hingga kini kegiatan pemerintahan pusat dan parlemen tetap di Den Haag (The Hague).
Bolivia. Negara di Amerika Selatan ini memiliki dua ibu kota. Sucre adalah pusat bagi legislatif dan yudikatif. Sedangkan kegiatan eksekutifnya berpusat La Paz.
Chili. Negara ini memusatkan kegiatan ekonomi dan pemerintahannya di Santiago. Sedangkan untuk parlemennya, memusatkan kegiatan di Valparaiso.
Malaysia. Putrajaya memang pusat pemerintahan Malaysia, tetapi untuk pemerintahan federal. Sedangkan eksekutif, legislatif dan yudikatifnya tetap di Kuala Lumpur yang juga pusat kegiatan ekonomi Malaysia.
Pantai Gading. Negara di Afrika Barat ini memusatkan kegiatan eksekutif dan legislatifnya di Yamoussoukro. Sedangkan pusat kegiatan ekonomi adalah Abidjan yang merupakan kota terbesarnya.
Baca Juga: Ibadah Puasa, antara Syariat dan Hakekat
Portugal. Lisbon pusat eksekutif dan legislatif. Sedangan untuk kegiatan ekonomi berpusat di Porto.
Sri Lanka. Sri Jayawardenepura Kotte adalah ibu kota legislatif Sri Lanka. Pusat kegiatan bagi pemerintahan pusat dan ekonomi berada di Kolombo.
Tanzania. Dodoma ditetapkan sebagai ibukota pemerintahan sejak 1996. Namun banyak yang masih mengira bahwa Dar es Salaam yang adalah pusat kegiatan ekonomi sebagai ibu kota Tanzania.
Keuntungan pisah ibu kota
Manfaat pemisahan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di antaranya membuka peluang kesempatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain. Harapannya terjadi pemerataan meski masih sebatas di daerah sekitar ibu kota baru. Keuntungan yang lain adalah:
Pemisahan kekuasaan. Dengan memiliki ibu kota terpisah untuk pemerintahan, ekonomi dan legislatif yang semuanya penting bagi negara, maka pemisahan kekuasaan dapat lebih baik dan mendorong keseimbangan kekuasaan.
Fokus kebijakan daerah. Memisahkan fungsi-fungsi penting ke wilayah berbeda memungkinkan fokus terhadap masing-masing fungsi tersebut. Misalnya ibu kota pusat kegiatan ekonomi, bisa dikembangkan infrastruktur yang lebih mendukung bisnis dan investasi.
Baca Juga: Pelayanan Publik yang Berkeadilan Sosial
Kepadatan dan kemacetan. Mengurangi kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas juga pemerintah sampaikan dalam isu IKN. Di dalam konteks Indonesia, alasan tersebut sebenarnya kurang relevan sebab mayoritas pegawai pemerintahan bertempat tinggal di kota-kota satelit dan andilnya terhadap kemacetan lalu lintas (data Pemprov DKI Jakarta per 2022) di jalan-jalan utama Jakarta kurang dari 7%.
Kerugian memisahkan ibu kota
Kekurangan terbesar adalah butuh biaya sangat besar untuk pembangunan serentak jaringan infrastruktur baru dalam waktu cepat. Di daerah yang baru dibuka rawan terdampak kerusakan lingkungan, terjadi ketidakseimbangan pembangunan dengan sekitarnya yang bisa jadi bibit perpecahan sosial. Masalah lainnya adalah:
Pemborosan Sumber Daya
Mempertahankan beberapa pusat kegiatan bisa menjadi mahal. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk membangun infrastruktur, mengelola birokrasi tambahan dan mempertahankan layanan publik di setiap ibukota.
Ketidakefisienan Administratif
Pemisahan wilayah administratif dapat membingungkan dan menghasilkan duplikasi birokrasi. Ini bisa menyebabkan praktek yang tidak efisien dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
Potensi Konflik Regional
Di dalam beberapa kasus, memiliki ibu kota terpisah-pisa dapat meningkatkan ketegangan antar wilayah. Adanya pusat-pusat kekuasaan yang terpisah bisa menjadi sumber perselisihan politik dan sosial antar daerah.
Ketidakpraktisan Logistik
Koordinasi antara ibukota yang terpisah bisa menjadi tantangan logistik, terutama dalam situasi darurat atau krisis nasional. Transportasi dan komunikasi antar wilayah mungkin tidak seefisien jika dibandingkan dengan sistem yang terpusat.
Meskipun memiliki kelebihan, model dengan ibukota terpisah adalah pilihan yang kompleks dan tergantung konteks sejarah, politik dan geografis dari masing-masing negara. Upaya mengatasi kekurangan sepenuhnya tergantung kepada kemauan politik yang konsisten dan konsekwen atas keputusan yang telah diambil. (*)
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
