EW-LMND Dukung KPK Bidik Daerah Lain Penerima DAK Kesehatan di Sulawesi Tenggara
Gede Suyana Sriski, telisik indonesia
Selasa, 12 Agustus 2025
0 dilihat
Ketua EW-LMND Sulawesi Tenggara, Halim. foto: Gede Suyana Sriski/telisik
" Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sulawesi Tenggara (EW-LMND Sultra) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah memantau dan menyelidiki penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan di Sultra "
?KENDARI, TELISIK.ID - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sulawesi Tenggara (EW-LMND Sultra) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah memantau dan menyelidiki penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan di Sultra.
?Dukungan ini diberikan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (7/8/2025) lalu di tiga wilayah masing-masing di Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Makassar. Salah satu yang menjadi tersangka adalah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.
OTT tersebut terkait dengan dugaan suap dalam proyek DAK pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur menjadi Kelas C, yang nilai kontraknya mencapai Rp 126,3 miliar.
Baca Juga: BKD Sultra Masih Tunggu Kepastian Kuota CPNS 2025 dari KemenPAN-RB
??Ketua EW-LMND Sultra, Halim, menilai langkah KPK ini dinilai sebagai upaya nyata untuk memastikan dana kesehatan yang bersumber dari APBN digunakan tepat sasaran, transparan, dan sesuai peruntukan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
??“Saya menilai KPK hadir untuk memastikan keuangan negara, khususnya DAK Kesehatan, benar-benar dipakai untuk meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Halim, Selasa (12/8/2025).
??DAK Kesehatan merupakan salah satu instrumen penting pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan sarana, prasarana, dan kualitas layanan kesehatan di daerah.
Baca Juga: Kendari Terancam jadi Kota Sejuta BTN, Walhi Sulawesi Tenggara Ingatkan Bahaya Lingkungan
Namun, Halim menyebut pengelolaannya kerap menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaan dan praktik korupsi yang dapat merugikan negara serta menghambat pelayanan publik.
??Ia berharap, pengawasan KPK tidak hanya berhenti pada proses investigasi, tetapi juga diikuti dengan langkah pencegahan melalui peningkatan transparansi, pelibatan publik dalam pengawasan, serta pemberian sanksi tegas bagi pihak yang terbukti menyalahgunakan anggaran.
??Dengan pengawasan yang ketat, publik optimistis bahwa penyaluran DAK Kesehatan di Sultra dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, demi tercapainya layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga. (C)
??Penulis: Gede Suyana Sriski
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
