Kendari Terancam jadi Kota Sejuta BTN, Walhi Sulawesi Tenggara Ingatkan Bahaya Lingkungan

R. Anugrah, telisik indonesia

Selasa, 12 Agustus 2025

0 dilihat

Maraknya pembangunan perumahan di wilayah Kota Kendari berdampak pada lingkungan. Foto: R. Anugrah/Telisik.

KENDARI, TELISIK.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra), mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari agar lebih serius menangani persoalan lingkungan yang kian kompleks.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sultra, Andi Rahman menyoroti dua masalah utama yang mendesak untuk diatasi Pemkot Kendari, yakni sampah dan tata ruang.

Menurut Andi Rahman, pertumbuhan penduduk yang pesat otomatis memicu lonjakan volume sampah.

“Kepadatan penduduk semakin hari semakin meningkat, maka persoalan yang muncul adalah bagaimana persoalan sampah harus dipikirkan,” ujar Andi Rahman, Senin (11/8/2025).

Ia mengakui, pemerintah kota saat ini tengah berbenah dan bahkan memberlakukan sanksi bagi warga yang melanggar aturan pengelolaan sampah. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus diiringi dengan strategi yang efektif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Menangkan Gugatan Lingkungan Morosi Melawan PT OSS, Ini Profil Direktur Walhi Sultra Andi Rahman

Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa persoalan tata ruang menjadi tantangan besar bagi Kota Kendari. Penataan ruang yang buruk menyebabkan wilayah rawan bencana tetap dijadikan lokasi pembangunan perumahan, sehingga risiko banjir dan kerusakan lingkungan meningkat.

“Tantangan kita, identifikasi pemetaan ruang yang rentan terdampak itu tidak dilakukan. Sehingga tiba-tiba terjadi banjir akibat pembangunan perumahan,” ungkapnya.

Baca Juga: BTN Djavino Diduga Serobot Jalan Lingkungan di Kelurahan Watubangga, Komisi III DPRD Kendari Geram

Ia mencontohkan kasus di Puuwatu, di mana rumah-rumah yang sudah lama berdiri di dataran rendah terdampak banjir setelah area pegunungan di atasnya dikeruk untuk proyek perumahan.

Menurutnya, masalah ini terjadi karena kurangnya kajian dan analisis lingkungan sebelum izin pembangunan diberikan. Sebagai solusi, Andi Rahman mendesak pemerintah untuk memperlebar drainase, meningkatkan anggaran dinas lingkungan, dan memperkuat kajian tata ruang serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Kepadatan penduduk kita ini tidak bisa dibendung, tidak lama lagi kota ini akan jadi kota sejuta BTN. Kita tidak larang orang membangun, tapi harus punya dasar dan kajian lingkungan yang komprehensif agar tidak merugikan orang lain,” tegasnya. (C)

Penulis: R. Anugrah

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS