Soal Lokasi Rujab Bupati Muna Barat, Wakil Ketua DPRD Sebut Tidak Ada Masalah

Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa menyebut tidak ada yang harus dipermasalahakan dengan lokasi pembangunan rujab. Ia mengaku, kebijakan Pj bupati itu ada benarnya. Karena, memang Tiworo Raya merupakan bagian dari ibu kota kabupaten.

"Saya pikir tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu, ketika rujab dibangun di luar Muna Barat," kata Uking.

Baca Juga: DPRD Muna Ingkatkan Pemkab Bayar Kekurangan Insentif Dokter

Ketua DPD II Golkar Muna Barat itu mendukung kebijakan pembangunan yang dilakukan Pj bupati. Karena, selama 8 tahun terakhir, jangankan perkantoran, rujab saja tidak ada, sehingga kepala daerah harus keliling kontrak rumah.

"Saat ini, kita tidak mengawal saja proses pembangunannya. Bila, Pj bupati keliru dalam kebijakannya, kita ingatkan," ungkapnya.

Jubir Pemkab Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki menegaskan, tidak ada yang harus dipersoalkan dengan lokasi pembangunan rujab di Waumere. Toh, secara keseluruhan, wilayah yang membentang lurus dari Kecamatan Barangka yang ditandai dengan pintu gerbang hingga Tikep adalah wilayah administrasi Kota Laworo.

"Pak Pj bupati bukan mau mempertentangkan tiga wilayah besar di Muna Barat. Tapi fakta sesungguhnya, rencana lokasi pembangunan rujab berada di Kota Laworo," jelasnya.

Fajar mencontohkan, apa bedanya dengan Kabupaten Muna, ibu kotanya Raha yang wilayahnya luas dari Palangha hingga Motewe. Saat Bupati Muna Ridwan Bae, orang tidak berfikir subyektif membangun kantor bupati di Sidodadi, melainkan orang berfikir subyektif, bila Ridwan Bae membangun kantor di Raha, ibu kota Kabupaten Muna.

"Saya kira, apa yang dilakukan Pj bupati itu sama dengan berpatokan pada UU," ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Napanokusambi, Andi Sapri menerangkan, persoalan rencana pembangunan rujab tidak harus diperdebatkan. Terpenting saat ini adalah bagaimana pendistribusian pembangunan yang merata dan menyentuh kepentingan rakyat.

Baca Juga: Proyek Pemprov Sumatera Utara Multiyears Rp 2,7 Triliun Disoal

Andi Sapri yang juga anggota DPRD Muna itu mengaku, konsep yang ditawarkan Pj bupati saat ini terkait pembangunan untuk masyarakat Muna Barat harus diberikan apresiasi. Sebagai masyarakat, cukup mengawal proses pemerintahan yang dinakhodai Bahri. Toh, bila ada yang keliru, wajib diingatkan.

"Setiap kebijakan Pj Bahri yang betul-betul menyentuh kepentingan rakyat, harus diapresiasi. Berilah waktu Bahri untuk membangun, jangan sedikit-sedikit dikritisi, sementara apa yang dilakukan selama ini, belum ada satupun kebijakannya yang merugikan masyarakat," ungkapnya.

Politisi PDIP itu yakin, di tangan Bahri, Bumi Laworoku akan maju dan berkembang. Karenanya, harus terus diberi suport, sehingga selama masa jabatan Bahri 2 tahun, masyarakat bisa menikmati program pembangunan untuk selama-lamanya. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali