Sultra Dapat Tambahan Bantuan Bedah Rumah, ASR Disarankan Siapkan Program Lanjutan

Isal, telisik indonesia

Selasa, 09 Juni 2026

0 dilihat

Kegiatan pelaksanaan program BSPS atau bedah rumah, Pemprov dapat jatah 10 ribu unit. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sulawesi Tenggara (Sultra) sebanyak 10.000 unit.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sultra, Martin Efendi Patulak mengatakan, awalnya alokasi APBN untuk program bedah rumah tahun 2026 di Sultra berjumlah 9.350 unit. Namun, audiensi Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) bersama Menteri PKP di Jakarta pada 2 Juni, disepakati penambahan 650 unit sehingga totalnya menjadi 10.000 unit.

Selain bantuan dari pusat, Pemprov Sultra juga menyiapkan program serupa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 602 unit untuk 15 kabupaten. Saat ini, dokumen perencanaan dan anggaran masih dalam tahap peninjauan sebelum pelaksanaan dimulai.

"Proses verifikasi data calon penerima bantuan juga sedang berlangsung dan ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan," ungkap Martin, Selasa (8/6/2026).6

Merespon hal tersebut, Ekonom Sultra, Dr. Syamsir Nur juga mengapresiasi sinergitas yang dibangun antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Sebab menurutnya, keberhasilan pembangunan bisa dicapai apabila ada sinergitas antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Baca  Juga: Wali Kota Kendari Minta OPD Genjot PAD dan Perkuat Kualitas Layanan Publik

"Adanya kondisi efisiensi atau pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah, menuntut pemerintah daerah bisa melakukan creative financing untuk membiayai program prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini," jelas Syamsir, Selasa (9/6/2026).

Kendati demikian, Syamsir menyarankan, selain untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau masyarakat prasejahtera untuk memiliki rumah yang layak huni, Gubernur Sultra juga harus mampu memanfaatkan program ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.

Ia menjelaskan, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu memanfaatkan bahan baku dan memberdayakan pekerja lokal.

"Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah harus mengutamakan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Sehingga, tidak hanya kelompok penerima bantuan yang merasakan manfaatnya, tetapi juga bisa dirasakan oleh warga lokal lainnya, baik yang menyediakan bahan baku maupun kelompok pekerja," jelas Syamsir.

Local Expert Kementerian Keuangan Sultra ini juga menyarankan agar program ini tidak berhenti hanya pada kegiatan merenovasi rumah, namun pemerintah daerah perlu menindak lanjuti dengan melengkapi fasilitas kesehatan, terutama MCK, sanitasi, dan air bersih.

Baca Juga: Kembalikan Marwah Lembaga, DPRD Sultra Wajibkan Prapembahasan RKA OPD

Syamsir menjelaskan, rumah layak huni tidak hanya berbicara soal bangunan tempat tinggal yang memadai, namun juga mencakup jaminan kesehatan penghuninya. Untuk itu, perlu ada tindak lanjut dari program ini agar Gubernur Sultra dapat menuntaskan apa yang menjadi problem masyarakat prasejahtera.

Disebutnya, tingkat kepemilikan rumah di Sultra 91,37 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 84,95 persen. Namun, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kendari-Koordinator Sultra ini menilai, terdapat gap yang cukup besar antara kondisi di perkotaan dengan pedesaan.

"Tingkat kepemilikan rumah di desa sebanyak 95,48 persen, sedangkan di perkotaan 85,07 persen. Meskipun di desa lebih tinggi, tetapi ada perbedaan kualitas di mana tingkat kelayakan hunian di desa jauh lebih rendah di banding perkotaan, baik dari segi fisik bangunan maupun sarana pendukungnya seperti sanitasi dan air bersih. Sehingga, ini juga harus menjadi fokus perhatian pemerintah dalam mendistribusi alokasi bantuan," ujarnya. (B)

Penulis: Isal

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS