Tak Masuk Skema AS, Turkiye Dipastikan Absen dalam Pasukan Pengaman Gaza
Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Senin, 10 November 2025
0 dilihat
Para menteri luar negeri dari tujuh negara menggelar sebuah pertemuan terkait gencatan senjata di Gaza, di Istanbul, Turkiye. Foto: Xinhua/Kementerian Luar Negeri Turkiye
" Keputusan Israel menegaskan bahwa tentara Turkiye tidak akan menjadi bagian dari pasukan stabilisasi internasional di Gaza, langkah ini muncul di tengah pembahasan rencana penarikan pasukan dan pengalihan pengamanan wilayah yang masih berlangsung secara bertahap nanti "
YERUSALEM, TELISIK.ID - Keputusan Israel menegaskan bahwa tentara Turkiye tidak akan menjadi bagian dari pasukan stabilisasi internasional di Gaza, langkah ini muncul di tengah pembahasan rencana penarikan pasukan dan pengalihan pengamanan wilayah yang masih berlangsung secara bertahap nanti.
Pemerintah Israel menyatakan bahwa Turkiye tidak akan dilibatkan dalam rencana pembentukan pasukan multinasional yang akan mengambil alih kendali keamanan di Gaza setelah proses penarikan militer Israel dilakukan.
Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi diskusi internasional yang sedang berjalan mengenai pengaturan keamanan pascakonflik yang melibatkan sejumlah negara.
Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, mengonfirmasi hal tersebut dalam keterangannya kepada media. Ia menegaskan posisi Israel terkait kemungkinan keikutsertaan Turkiye dalam pasukan stabilisasi.
Baca Juga: Unik: Pasutri Jepang Ini 20 Tahun Diam Seribu Bahasa karena Cemburu
“Tidak akan ada pasukan Turkiye yang dikerahkan di lapangan,” ujarnya dengan singkat, seperti dikutip dari Xinhua, Senin (10/11/2025).
Pernyataan ini memberikan penegasan mengenai batasan keterlibatan negara lain dalam struktur pasukan yang tengah dirancang.
Rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional berasal dari inisiatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sebelumnya mengusulkan pengaturan transisi pengamanan di Gaza.
Gagasan tersebut mencakup pelibatan sejumlah negara mitra seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Turkiye, dan Azerbaijan dalam kapasitas tertentu. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa negosiasi mengenai komposisi pasukan tersebut masih bergerak dinamis.
Situasi diplomatik turut dipengaruhi langkah hukum yang diambil otoritas Turkiye. Pada 7 November, Kantor Kejaksaan Umum Istanbul mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap 37 pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan tuduhan
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Langkah ini mendapat respons keras dari pihak Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menilai tindakan tersebut tidak berorientasi pada penyelesaian konflik. Ia menyebut surat perintah itu sebagai "aksi pencitraan" yang tidak membantu proses stabilisasi.
Baca Juga: Penemuan Jaring Laba-Laba Terbesar di Dunia: Koloni Raksasa di Gua Sulfur yang Bisa Menjerat Paus
Pertemuan antara para menteri luar negeri dari tujuh negara yang berlangsung di Istanbul pada awal November menjadi bagian dari rangkaian dialog untuk mencari jalur diplomasi.
Diskusi tersebut menyoroti kemungkinan skema gencatan senjata yang dapat diikuti dengan penataan tata kelola keamanan baru di Gaza. Namun, sejauh ini tidak ada kesepakatan final mengenai komposisi dan mandat pasukan internasional.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa perumusan struktur keamanan pascakonflik Gaza masih terus dinegosiasikan oleh berbagai pihak. Setiap negara yang terlibat dalam wacana stabilisasi membawa pertimbangan geopolitik dan diplomatik masing-masing.
Israel menegaskan bahwa keterlibatan Turkiye dalam bentuk pengerahan militer tidak termasuk dalam rencana yang sedang dibangun, sementara Turkiye menjalankan langkah hukumnya sendiri dalam menilai situasi di Gaza. (Xinhua)
Penulis: Ahmad Jaelani
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
