Tanggapi Aksi Demonstrasi Mahasiswa, Ketua DPD GMNI Sultra: Kritik Harus Solutif dan Rasional
Haidir Ali, telisik indonesia
Sabtu, 09 April 2022
0 dilihat
Ketu DPD GMNI Sultra menyampaikan agitasi di hadapan kader dan anggota GMNI se-Sultra saat konferensi pers di gedung KNPI Sultra. Foto: Haidir Ali/Telisik
" Sebagai agen pengontrol kebijakan, mahasiswa harus cermat menanggapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah "
KENDARI, TELISIK.ID - Menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa saat ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia( GMNI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Musrivin mengatakan, kita tidak boleh bersikap reaksioner terhadap segala isu yang berkembang.
"Persoalan ini menjadi motivasi dan pembelajaran untuk kita sebagai generasi muda harus tekun belajar dan bekerja dengan giat sehingga mampu berdaptasi dengan perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan sesuai dengan efek global," kata Musrivin dalam konferensi pers yang digelar DPD GMNI Sultra di gedung KNPI Sultra, Sabtu (9/4/2022).
DPD GMNI Sultra menyikapi isu yang sedang hangat-hangatnya digaungkan oleh para mahasiswa, pemuda dan masyarakat Indonesia, mulai dari kenaikan harga BBM, harga sembako dan juga penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
"Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu mengkaji secara baik semua kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden," tambahnya.
Mengkaji alasan mengapa sehingga harga BBM, dan harga sembako mengalami kenaikan signifikan di beberapa provinsi.
Bisa saja, kata Musrivin, ini berkaitan dengan infasi Rusia ke Ukraina atau persediaan minyak dunia yang mengalami kelangkaan.
"Inilah yang harusnya menjadi dasar mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk bertindak dengan cermat, bukan malah ikut-ikutan memperkeruh keadaan," imbuhnya.
Baca Juga: Aksi Demonstrasi di Kantor Gubernur Sultra Berujung Ricuh
Sebagai agen pengontrol kebijakan, mahasiswa harus cermat menanggapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
"Karena setahu saya harga BBM dari tahun-tahun sebelumnyaya sudah pernah mengalami kenaikan sesuai dengan persediaan minyak di pasar global. Dengan itu kita masih bisa bertahan sampai sekarang." ungkap Musrivin.
Dia menambahkan, kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah, harus didasari solusi dan asas rasionalisme. Mengkritik pemimpin itu boleh, tapi harus solutif dan rasional.
Yang menjadi tugas besar pemerintah sekarang adalah memasifkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak dari kebijakan ini seperti subsidi upah kerja, PKH, BLT, bantuan sembako dan lain lain, tersalurkan dengan tepat.
Warga negara Indonesia harus mampu berpikir dan termotivasi menjadi negara maju, bukan lagi menjadi negara berkembang.
Baca Juga: Ini Alasan Harus Punya Asuransi Mobil dan Pilihan Terbaiknya
Sementara itu, Ketua Bidang Kaderisasi DPD GMNI Sultra, Ongking mengatakan, terkait dengan wacana penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode, merupakan keinginan partai-partai politik bukan keinginan dari Presiden Jokowi.
"Terkait isu penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, masyarakat dan teman-teman mahasiswa terlalu egois ketika menjadikan isu ini sebagai tuntutan untuk melakukan demonstrasi. Padahal, wacana ini lahir bukan dari Presiden Jokowi atau Partai PDIP. Wacana ini lahir dari partai-partai lain," jelasnya.
Presiden Jokowi, kata Ongking, di berbagai media melakukan konferensi pers menyerukan agar taat dan patuh kepada konstitusi yang diamanatkan UUD 1945.
"Harusnya yang bertanggung jawab soal Isu itu adalah partai-partai yang mengeluarkan wacana tersebut," tutupnya. (B)
Reporter: Haidir Ali
Editor: Haerani Hambali
_(78).webp)
