Tiga Juta Suara Petisi Protes Kebijakan Jokowi dalam Setahun Menjabat
Marwan Azis, telisik indonesia
Selasa, 20 Oktober 2020
0 dilihat
Petisi Presiden Jokowi. Foto: Change.org
" Sepanjang tahun ini, lebih dari 3 juta suara mempetisi Presiden Joko Widodo melalui berbagai petisi di laman Change.org. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Hari ini genap satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo yang dilantik 20 Oktober 2019 lalu.
Sepanjang tahun ini, lebih dari 3 juta suara mempetisi Presiden Joko Widodo melalui berbagai petisi di laman Change.org.
Yang terbaru dan terbesar yaitu petisi-petisi untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan pemerintahan Joko Widodo dan DPR.
Hingga saat ini ada 8 petisi besar dengan total dukungan 2,4 juta lebih tanda tangan, yang dibuat oleh aktivis lingkungan hingga pemuka agama. Kumpulan petisi menolak UU cipta kerja bisa diakses di https://jangandibahasdulu.changeindonesia.org/
Hingga hari ini gelombang penolakan UU Cipta Kerja masih ramai baik lewat aksi protes di jalanan dan di dunia maya. Meski mendapat banyak protes masyarakat, Presiden Joko Widodo dan DPR belum terlihat mengambil langkah untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang kontroversial tersebut.
Tidak hanya dalam urusan Perundang-Undangan, tuntutan kepada Presiden Joko Widodo juga mencakup bidang kesehatan masyarakat.
Di awal periode kedua masa kepemimpinannya, iuran BPJS dinaikkan menjadi dua kali lipat. Gelombang penolakan ramai pada saat itu, salah satunya lewat petisi www.change.org/jangannaikkanbpjs.
Presiden sempat memutuskan untuk menurunkan tarif iuran pada Maret 2020. Namun tarif iuran kembali dinaikkan pada Mei 2020. Tuntutan untuk kembali menurunkan iuran kembali disuarakan publik, salah satunya lewat petisi yang bisa diakses di www.change.org/BPJSNaikLagi.
Baca juga: Kepala BNPB Tekankan Pentingnya Jaga Lingkungan dari Ancaman La Nina
“Sungguh tidak memiliki hati dan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat yang jauh lebih berat daripada mereka. Pemerintah telah kehilangan empati dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi COVID-19,” tulis Hendrik Rosdinar selaku penggagas petisi waktu lalu.
Selama pandemi beberapa petisi terkait kebijakan pemerintah menangani pandemi juga menuai kritik dari publik. Hingga muncul petisi agar Presiden mencopot Terawan Agus Putranto dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan karena dianggap tidak kompeten dalam menangani pandemi.
Petisi yang bisa diakses di www.change.org/putusinterawan itu dimulai oleh Koalisi untuk Indonesia Bebas COVID-19 yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa.
Koalisi mengatakan saat publik meminta pertanggungjawaban Menkes Terawan, Ia yang sering menghilang dan seolah membiarkan masyarakat melawan COVID-19 sendiri. Meski lebih dari 50 ribu orang meminta Presiden mencopot Menkes Terawan, namun hingga sekarang belum ada respon.
Menurut Direktur Eksekutif Change.org Indonesia, Arief Aziz, dalam waktu setahun lebih terdapat dua protes massal baik online maupun offline, kepada Presiden dan DPR. Dua-duanya terkait legislasi yang dinilai tidak partisipatif dan diburu-buru.
Hal tersebut dan polemik-polemik lainnya tahun ini, menandakan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.
"Kepercayaan ini harus segera dikembalikan, dengan upaya sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan melibatkan masyarakat; dan bukan dengan represif,” ujarnya. (C)
Reporter: Marwan Azis
Editor: Kardin
_(14).jpg)
