Tim Hukum AMIN dan Ganjar-Mahfud Intens Komunikasi Ungkap Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

Komunikasi tim hukum dua pasangan capres-cawapres ini, menurut Ari, dilakukan oleh pengacara dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang ditugaskan sebagai penghubung antarkedua tim hukum.  

Baca Juga: Perolehan Suara Capres-Cawapres di 1.223 TPS Tak Sesuai Sirekap, KPU Klaim Server Aman dan Sudah Diaudit

“Tiap hari ada informasi kami sampaikan ke penghubung, demikian juga informasi dari TPN turut disampaikan kepada kami,” jelas Ari usai pertemuan yang juga dihadiri Anies-Muhaimin.

Ari menyebut banyak fakta kecurangan yang sama ditemukan oleh masing-masing tim hukum. Kesamaan temuan ini, menurut Ari, merupakan fakta kuat terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).  

“Mereka (tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, red) menemukan fakta yang sama misalnya tentang pengerahan kepala desa untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. TPN juga menemukan fakta adanya intimidasi ke kepala desa di Jawa Tengah,” beber Ari.

Ari mengatakan, sejumlah dugaan kecurangan yang dikumpulkan THN AMIN telah diverifikasi.

“Laporan ini sudah kami follow up (tindaklanjuti, red). Laporan-laporan ini sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada,” tegasnya.

Anies yang turut hadir bersama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam pertemuan THN AMIN, meyakini tim hukum akan mengungkap banyak kecurangan dalam Pilpres 2024.

Dia menegaskan, pilpres dan pemilu harus dijalankan dengan kejujuran agar proses demokrasi berjalan baik dan menghasilkan pemerintahan yang juga berfungsi dengan baik.

“Kami tidak ingin gegabah dalam melakukan deklarasi dan memberikan informasi yang sekadar memberikan kontroversi,” tegasnya.

Berdasarkan inventarisasi temuan dugaan kecurangan yang sudah dikumpulkan, Anies menyebut kecurangan yang paling banyak terjadi bukan di tempat pemungutan suara (TPD) atau sebelum hari pemungutan suara. Dia menyebutnya sebagai kegiatan-kegiatan pra TPS.

“Pra TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat. Temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat,” beber Anies.

Sebagian praktik ketidakjujuran dalam pemilu, Anies menilai mengalami peningkatan dalam kualitas jika dibandingkan pemilu sebelumnya. Karena itu, dia meminta masyarakat membangun kesadaran mewujudkan pilpres dan pemilu yang jujur agar menghasilkan moralitas bangsa dan negara yang kuat.

“Tapi kalau keberhasilan tidak ditopang kejujuran apalagi ditopang pelanggaran, dia akan hasilkan cacat moral yang berdampak besar,” ujarnya.

Anies menegaskan, jika pelanggaran pemilu terus dibiarkan maka akan berdampak luas pada bidang lainnya. Dia mencontohkan persaingan di bidang bisnis, bila terjadi ketidakjujuran maka praktik perubahan kebijakan juga akan mengalami ketidakjujuran.

Terkait dugaan kecurangan yang ditemukan dalam Pilpres 2024, Cak Imin memastikan bahwa THN AMIN di tingkat pusat maupun daerah telah mengumpulkan data dan fakta.

“Insya Allah, kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya. THN akan menyiapkan berbagai langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan AMIN adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua,” tandas Cak Imin.

Menurut Cak Imin, data dan fakta yang dikumpul dan akan diungkap oleh THN AMIN dalam proses hukum merupakan upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Baca Juga: Sembilan Parpol Incumbent Tembus PT 4 Persen, PDIP Pimpin Perolehan Suara DPR RI

Sebelumnya Co-captain Timnas AMIN, Sudirman Said, memastikan bahwa Timnas AMIN memiliki peta dugaan kecurangan yang bisa dibuka ke publik. Kendati begitu, pihaknya masih menunggu waktu yang tepat.

“Kita cukup lengkap menerima laporan pelanggaran dari pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, termasuk pidana. Kita punya tim yang profesional, dari segi tim IT yang meng-capture, tim hukum yang menata aspek legal. Dari waktu ke waktu kita akan melakukan update,” ujar Sudirman di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan.

Sudirman juga menyinggung kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Dia mengatakan, KPU sempat meminta kepada KPU di daerah dan meneruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menghentikan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara dengan alasan sinkronisasi data.

“Karena mereka mengatakan menunggu sinkronisasi data, nah ini kita punya beberapa catatan. Artinya, KPU mengakui ada masalah dengan sistem (Sirekap, red) yang disiapkan,” kata Sudirman.

Karena menganggap Sirekap bermasalah, Sudirman pun menilai KPU tidak menyiapkan sistem yang optimal untuk menyelenggarakan Pemilu 2024. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Fitrah Nugraha

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS