Upaya Pemberdayaan Masyarakat Daerah Operasional Tambang Konawe Utara

Pj Sekreraris Daerah Sulawesi Tenggara, Asrun Lio turut mengapresiasi langkah Antam dalam berkomitmen melakukan pemberdayaan dengan mendiskusikannya secara langsung bersama pemerintah daerah setempat.

"Seingat saya dari sekitar 200 lebih perusahaan tambang di wilayah Sulawesi Tenggara, baru ada dua perusahaan yang menyelenggarakan konsultasi publik, dan baru Antam yang mengundang seperti ini," ungkapnya.

General Manager (GM) PT Antam UBPN Konawe Utara, Hendra Wijayanto menyampaikan komitmennya untuk melakukan operasi pertambangan yang memenuhi standar.

Sejak didirikan pada 1 Juli 2021 lalu, UBPN Antam Konawe Utara sendiri telah mensukseskan banyak program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitar operasional tambangnya.

Kali ini pihaknya berupaya untuk melakukan PPM, yang menjadi mandatoru bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Melalui Rencana Induk PPM ini, Antam UBPN Konut berkomitmen menjalankan program-program PPM yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi, mengoptimalkan pengembangan sosial dan budaya, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dasar. Program-program tersebut akan dijadikan dalam lima tahun mendatang mulai dari 2023-2027.

"Pertemuan kali ini diharapkan dapat membuka peluang sinergi, kolaborasi dan menerima masukan dari semua pihak terhadap program PPM yang akan kami susun,” kata Hendra.

Hasil dari konsultasi tersebut, Antam menerima banyak masukan dan saran dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi bersama para pemangku kebijakan seperti kolaborasi dengan semua pihak, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Hortikultura, Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahkan dari LSM seperti WALHI dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman.

Ada empat yang disimpulkan setelah pertemuan hangat Antam dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, yakni:

1. Antam berkomitmen untuk mensinergikan program PPM supaya tidak tumpang tindih dengan membuka ruang sinergi dan kolaborasi melalui pemerintah, LSM, serta pihak-pihak terkait lainnya.

2. Seluruh OPD dan LSM membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan Antam supaya memastikan program-program tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

3. Seluruh OPD bersedia untuk bersinergi serta membuka data dan informasi agar program bisa diterima tepat sasaran.

Baca Juga: PSU Pilkades Parigi Batal, Bupati Muna Siapkan Pj Kades

4. Rancangan induk program pemberdayaan masyarakat (RIPPM) ini akan disusun dan diverifikasi lebih lanjut secara detail mulai dari aktivitas, target dan indikator dibuat secara terukur.

Kegiatan konsultasi publik dengan pemerintah provinsi menjadi gawang terakhir rangkaian pengumpulan data untuk menyusun RPPM.

Selanjutnya hasil dari konsultasi publik tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Antam UBPN Konawe Utara untuk menyusun kegiatan program PPM secara terinci dan terukur, sehingga program yang nanti akan diberikan bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. (B-Adv)

Penulis: Adinda Septia Putri

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS