Wartawan Wakatobi Minta KPU Transparan dan Libatkan Media pada Proses Pilkada
Wa Ode Hesti, telisik indonesia
Jumat, 21 Februari 2025
0 dilihat
Evaluasi pemilihan bupati dan wakil bupati Wakatobi 2024 di ruang rapat KPU Wakatobi, Jumat (21/2/2025) Foto: Wa Ode Hesti/Telisik
" Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengadakan focus group discussion (FGD) untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 "
WAKATOBI, TELISIK.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengadakan focus group discussion (FGD) untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
FGD dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Wakatobi, La Deni, di ruang rapat KPU, Jumat (21/2/2025).
Pihak Bawaslu, yang sebelumnya telah diundang, tidak hadir. Terdapat empat perwakilan partai politik yang turut dalam diskusi ini, yakni PDIP, Partai Perindo, Golkar, dan PKB. Selain itu, sejumlah awak media tampak mendominasi peserta FGD.
Baca Juga: PT GKP Rehabilitasi DAS Seluas 743 Hektare pada Dua Kabupaten di Sultra
Kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari evaluasi tahapan Pilkada 2024 yang akan dilanjutkan secara berjenjang hingga ke tingkat provinsi dan KPU RI.
Pada FGD tersebut, beberapa tahapan evaluasi dibahas, termasuk tahapan penyelenggaraan pemilihan, non-tahapan, serta sistem pendukung secara kelembagaan. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan saran dan usulan untuk perbaikan ke depan.
Seorang peserta FGD yang juga wartawan, La Ilu, berharap KPU melibatkan media massa dalam proses pilkada yang akan datang.
"Saya menyarankan agar media, dalam hal ini wartawan, dilibatkan lebih dalam dalam proses pilkada agar pelaksanaannya lebih transparan," ujarnya.
Baca Juga: Bupati Muna Barat Prioritaskan Tiga Sektor di Program 100 Hari Kerja
Senada dengan La Ilu, wartawan lain, Amran, meminta KPU lebih transparan kepada media ketika diwawancarai.
Menurut Amran, media akan menjadi salah satu pengawas, dan masyarakat akan lebih tahu tentang proses pilkada yang lebih transparan.
"Selama ini, tidak ada larangan untuk melakukan liputan soal pilkada, namun proses seperti pelipatan surat suara, persortiran, dan sebagainya tidak mendapat informasi yang cukup. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya ada keterlibatan media," pinta Amran. (B)
Penulis: Wa Ode Hesti
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
