Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara Bentang Poster Tolak Kenaikan BBM di Paripurna

Senin, 05 September 2022  /  10:07 pm

Pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara ketika melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah, di gedung Paripurna DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (5/9/2022). Foto: Reza Fahlefy/Telisik.

MEDAN, TELISIK.ID - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya Fraksi PKS menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah.

Aksi penolakan dilakukan dengan cara membentangkan poster bertuliskan 'PKS Menolak Kenaikan Harga BBM' di sela-sela Rapat Paripurna dalam acara tanggapan dan jawaban tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2023 di gedung DPRD daerah setempat, Senin (5/9/2022) siang.

Aksi itu dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Fraksi PKS yang duduk sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Jumadi dengan tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah.

"Ya, kita melakukan penolakan BBM. Rakyat sedang menghadapi pandemi COVID-19, masih dalam kesulitan. Dalam kondisi itu, pemerintah seharusnya ada solusi yang baik untuk memulihkan ekonomi. Bukan dengan terburu buru menaikan harga BBM," ucap Jumadi.

Menurut Jumadi, pemerintah bukan mencari solusi untuk memulihkan kondisi ekonomi rakyatnya. Malah membuat ekonomi masyarakat terpuruk dengan kenaikan BBM tersebut.

"Saya melihat pemerintah mengambil sikap untuk menaikkan BBM bersubsidi. Terdampak sangat cukup signifikan. Berdampak dengan ekonomi itu. Pasti harga-harga akan mengalami kenaikan dan juga transportasi akan mengalami kenaikan," pungkas Jumadi.

Baca Juga: Solusi APNI ke Perusahaan Tambang Agar RKAB 2023 Diterima Kementerian ESDM

Selain itu, anggota Fraksi PKS bernama Ahmad Hadian dalam kegiatan Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara juga sempat melakukan interupsi, agar pimpinan rapat menindaklanjuti aspirasi dari Fraksi PKS

“Kami Fraksi PKS DPRD Sumut ingin menyampaikan bahwasanya beberapa waktu lalu pemerintah menaikkan harga BBM yang akan menyebabkan multiplier efect (efek berganda) terhadap aspek kehidupan lainnya di masyarakat. Ini harus ditolak," ujar Hadian.

Hadian menyebutkan, pihaknya menyampaikan aspirasi dari konstituen Fraksi PKS yang sangat terdampak dari naiknya harga BBM.

“Kami menyampaikan hal ini karena ini aspirasi masyarakat yang merupakan konstituen kami. Keputusan pemerintah ini sangat berlawanan dengan komitmen yang dinyatakan saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 lalu. Di mana, tema yang diambil adalah Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat," tegasnya.

Baca Juga: Terima Aspirasi, 2 Fraksi DPRD Kolaka Utara Sepakat Tolak Kenaikan BBM

Terpisah, Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting ketika dikonfirmasi mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi dari Fraksi PKS.

"Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti dan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Semua aspirasi dari teman teman PKS dan fraksi lainnya, akan dikumpulkan dan pasti akan ditindaklanjuti," terangnya.

Sebagaimana diketahui, tepat pukul 14:00 WIB, Sabtu (3/9/2022) hari ini, pemerintah pusat menaikan harga BBM. Harga pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Lalu Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. (A)

Penulis: Reza Fahlefy

Editor: Kardin