Terima Aspirasi, 2 Fraksi DPRD Kolaka Utara Sepakat Tolak Kenaikan BBM
Muh. Risal H, telisik indonesia
Senin, 05 September 2022
0 dilihat
Diskusi alot antara staf Sekertariat DPRD, anggota fraksi Demokrat, dengan perwakilan mahasiswa di depan ruang sidang paripurna terkait keinginan mereka menduduki ruangan tersebut. Foto: Muh. Risal H/Telisik
" Dua perwakilan fraksi di DPRD Kabupaten Kolaka Utara sepakat dengan demonstran, menolak keputusan Pemerintah Pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) "
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Dua perwakilan fraksi di DPRD Kabupaten Kolaka Utara sepakat dengan demonstran, menolak keputusan Pemerintah Pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kolaka Utara, Baharuddin mengungkapkan, sejak awal partai besutan AHY menolak kenaikan BBM subsidi.
"Kalau Demokrat konsisten, mulai DPR RI sampai fraksi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota menolak kenaikan BBM subsidi," kata dia, Senin (5/9/2022).
Ia pun berharap, anggota fraksi lainnya di DPRD Kolaka Utara sepakat dengan pembawa aspirasi menolak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
"Jadi harapan kami dan tentu para demonstran, semua fraksi di Kolaka Utara sepakat menolak kenaikan BBM," harapnya.
Selanjutnya kata Baharuddin, setelah semua fraksi hadir, maka aksi penolakan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik yang disuarakan gabungan OKP dan lembaga kemahasiswaan akan ditindaklanjuti melalui paripurna.
Baca Juga: Demo Kenaikan BBM di Kolaka Utara Ricuh, Massa Duduki Gedung DPRD
"Aspirasi adik-adik tadi mesti diparipurnakan, sebagai bukti jika legislatif telah menerima aspirasi penolakan kenaikan BBM dan kami masih menunggu pimpinan DPRD dan teman-teman fraksi yang dinas luar kembali," tukasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, dua fraksi yang menerima aspirasi demonstran, yakni Faraksi Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB) seiya dengan demonstran.
"Teman-teman yang menerima aspirasi tadi sepakat dengan tuntutan pengunjuk rasa, menolak kenaikan BBM subsidi," pungkasnya.
Salah satu Demonstran, Aldin mengungkapkan, selain menolak kenaikan BBM dan tarik dasar listrik, mereka juga menuntut aparat penegak hukum memberantas mafia Migas di Kolaka Utara.
"Kami juga mendesak pemerintah menormalkan tarif BBM bersubsidi untuk mencegah inflasi besar-besaran dan menuntut Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas kenaikan harga sembako," ujarnya.
Tidak hanya itu, mereka juga mendesak semua fraksi di DPRD Kolaka Utara membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM serta mendesak Kapolres Kolaka Utara untuk menyidak SPBU yang ada.
Sebelumnya, aksi yang dilakukan puluhan pemuda gabungan dari OKP dan lembaga kemahasiswaan, seperti Pospera, PMII, HMI, IKAMI SULSEL, PRIP-KAT, Pemuda LIRA dan HMI MPO sempat bersitegang dengan satuan pengamanan dari Polres, Satpol PP dan pihak Sekertariat DPRD.
Baca Juga: Kebijakan Pj Bupati Muna Barat Disoroti 3 Orang, Jubir Sebut Isunya Mengada-Ngada
Hal itu dikarenakan pengunjuk rasa memaksakan diri untuk memasuki ruang paripurna DPRD sebagai bentuk protes atas tidak adanya perwakilan anggota DPRD yang menerima mereka.
Setelah diskusi alot antara Sekwan DPRD, Tahrim Hodi dan seorang Anggota Fraksi Demokrat, Baharuddin, para demonstran sepakat menunggu kehadiran anggota DPRD lainnya yang tidak melakukan dinas luar.
"Saya telah menghubungi teman-teman anggota DPRD lainnya untuk rapat dengar pendapat dengan adik-adik jadi silahkan tunggu," ucap Sekwan.
Ia juga meminta pengunjuk rasa yang berada di dalam gedung DPRD tenang dan tidak melakukan pengrusakan fasilitas yang ada di dalam gedung.
"Silahkan tunggu, tenang dan jangan melakukan pengrusakan," pintanya.
RDP akhirnya dapat digelar jam kedua setelah beberapa anggota DPRD Kolaka Utara menerima pendemo di ruang aspirasi DPRD. (A)
Penulis: Muh Risal H
Editor: Kardin
