2021, Kominfo Fokus Garap Jaringan Internet di 12.548 Kelurahan dan Desa

Marwan Azis, telisik indonesia

Rabu, 09 Desember 2020

0 dilihat

Ilustrasi seorang petani memanfaatkan internet desa. Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan fokus menggarap jaringan internet pada 2021 hingga 2022 di 12.548 kelurahan dan desa.

Keseluruhan wilayah tersebut berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) maupun non 3T, khususnya di wilayah pesisir guna meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

Menteri Kominfo, Johnny G. Plate menyatakan, pembangunan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat dan meratakan implementasi jaringan di seluruh daerah yang rencana sebelumnya akan selesai 2032, namun karena adanya COVID-19 maka dipercepat lebih maju 10 tahun yang dimulai pada 2021-2022 mendatang.

"Seperti arahan bapak Presiden adalah kita akan bangun 9.113 desa kelurahan di 3T dan 3.435 desa non 3T. Ini total ada 12.548 desa/kelurahan yang belum tercakup 100 persen," kata Johnny dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (09/12/2020).

Menurut Menteri Johnny, dari 12.548 kelurahan/desa, 9.113 desa ada di daerah 3T, sementara 3.345 adalah daerah non 3T.

Total Indonesia memiliki 83.218 kelurahan/desa, 62.877 di antaranya berada di daerah 3T.

Baca juga: Tempuh Jalur Hukum, Muhammadiyah Puji Langkah Habib Rizieq

Lebih lanjut, kata dia, hal itu menjadi pekerjaan besar pada 2021 untuk Kementerian Kominfo karena ada 9.113 desa yang memang tidak komersial dan harus dibangun dengan jaringan.

"Nanti akan terlayani dengan sinyal phone seluruhnya ada 12.548 desa yang terlayani 9.113 desa di wilayah 3T akan dibangun oleh Kominfo dan 3.435 desa di wilayan komersial seluruh operator sudah komitmen akan membangunnya," tuturnya.

Ia menyatakan, tantangannya adalah bagaimana keadilan ekonomi dan instuitas masyarakat ambil bagian di dalamnya, masalah digitalisasi itu di hilir setelah sektor produksinya untuk marketplace-nya baru melalui digitalisasi jadi harus dari hulunya dulu.

Johnny menyebutkan, literasi termasuk melalui digital agar masyarakat mencintai dan menguasai baharinya untuk kepentingan eksplorasi, serta eksploitasi perekonomiannya, menjadi hal utama yang harus selalu dilakukan.

“Kalau masalah digitalisasi itu di hilir, setelah sektor produksi yang dihasilkan untuk marketplace-nya baru melalui digitalisasi. Tapi, produksinya ini terlebih dahulu (hulunya),” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen DPDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan akan memaksimalkan potensi desa.

Baca juga: Tingkat Kepatuhan Prokes COVID-19 saat Pilkada di Atas 89 Persen

"Karena 10.743 desa di wilayah pesisir, maka catatan yang penting adalah dari 10.743 desa ada 1.103 desa yang ada di wilayah terluar pulau-pulau kecil dan terpencil, kemudian 261 desa itu satu desa posisinya lebih dari satu pulau. Jadi ada satu RT satu pulau," ujarnya.

Menteri Abdul Halim mengatakan, desa-desa di pesisir memiliki kelebihan dibanding desa di pegunungan, kelebihannya semiskin apapun warga masyarakat pesisir makannya masih bergizi seperti makan ikan.

"Kalau kita telusuri tokoh-tokoh kita itu banyak dari daerah pesisir, kalau di desa pegunungan kalau miskin makan umbi-umbian dan itu gizinya kurang," katanya.

Untuk mendorong pembangunan desa tersebut akan melalui dana desa, sebab dana desa menjadi stimulus utama. Maka dari itu, dana desa boleh digunakan untuk dua hal, pertama untuk pertumbuhan ekonomi yang kedua untuk peningkatan SDM.

"Pertumbuhan ekonomi pasti bicara digitalisasi, bagaimana kemudian hasil laut yang luar biasa itu tadi terekspose keluar kemudian melibatkan swasta, misalnya Astra melakukan pendampingan kepada masyarakat nelayan sehingga kita bisa memberikan ruang yang cukup kepada para pihak untuk melakukan eksplorasi terhadap potensi laut, tetapi dilakukan di desa ini yang akan dimobilisasi yang disebut dengan BUMdes," tuturnya. (C)

Reporter: Marwan Azis

Editor: Fitrah Nugraha