Akui Punya Dampak, Apersi Ambil Langkah Ini Soal Amdal Pengelolan Perumahan di Kendari

Erni Yanti, telisik indonesia

Rabu, 17 Juli 2024

0 dilihat

Ketua DPD Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Wilayah Sulawesi Tenggara. Foto: Erni Yanti/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Wilayah Sulawesi Tenggara menyampaikan soal analisis dampak lingkungan (Amdal) pengelolaan perumahan.

Hal ini diungkapkan Ketua DPD Apersi Sultra, Syahiruddin Latief usai sidang paripurna dan pengukuhan kepengurusan baru Apersi Wilayah Sulawesi Tenggara, di Hotel Claro Kendari, Rabu (17/7/2024).

Ia mengakui bahwa dalam setiap pengelolaan tentu memiliki dampak baik kecil maupun besar, sehingga pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan asosiasi pengembang baik daerah maupun pusat untuk secara aktif mengawal terkait hal tersebut.

"Kami sudah melakukan pertemuan, seperti apa kedepan untuk mengatasi adanya bencana akibat perubahan pengalihan status, yang tadinya hutan kemudian dibuat sebuah perumahan tentu akan ada dampaknya," kata Syahiruddin.

Baca Juga: Dua Pejabat Polresta Kendari Ditarik ke Polda Sulawesi Tenggara, 4 Kapolsek Resmi Dimutasi

Soal bencana yang terjadi akibat pembangunan perumahan, pihaknya akan kembali memastikan apakah ada developer yang tergabung dengan Apersi atau tidak.

" Kita evaluasi apakah benar disitu ada developer kita atau sejauh mana, tadi sudah ada solusi, bahwa dibuatkan kolam resapan atau retensi, digunakan juga masyarakat sekitar perumahan," ucap Syahiruddin.

Sebelumnya, Ketua umum DPP Apersi Junaidi Abdillah, membantah stigma pembangunan kawasan perumahan menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Kendari.

"Mungkin stigma itu bisa diciptakan ya. Karena setahu saya di daerah lain yang tidak ada serapan air yang lebih besar seperti Kendari, isu itu tidak pernah muncul," kata Junaidi.

Baca Juga: Ketum DPP Apersi Bantah Pembangunan Perumahan jadi Penyebab Banjir di Kendari

Junaidi menilai, pengaruh pembangunan kawasan perumahan terhadap penyebab banjir adalah keliru. Namun yang menjadi masalah ketika pihak pengembang membangun perumahan tanpa adanya izin yang jelas.

"Karena di kota-kota besar yang notabene tidak ada serapan airnya itu tidak pernah ada isu banjir terjadi karena perumahan. Nah, stigma ini yang perlu kita jelaskan ke masyarakat, (banjir) bukan karena perumahaan, mungkin karena perumahan itu membangunnya tidak sesuai perizinan, itu mungkin saja jadi masalah," imbuhnya.

Kemudian terkait perizinan, kata Junaidi, setiap anggota Apersi yang membangun perumahan telah mendapat izin lengkap dari pemerintah.

"Tapi kita kan membangun sesuai tata ruang, berarti kan izinnya sudah diberikan Pemda. Nah sekarang bagaimana mengatasi itu, ya harus dicarikan solusi, misalnya galang partisipasi pengembang untuk buat danau serapan, nah itu solusi, sehingga air tidak langsung menuju ke lokasi lebih rendah," katanya. (B)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS