Ketum DPP Apersi Bantah Pembangunan Perumahan jadi Penyebab Banjir di Kendari

Siti Nabila, telisik indonesia

Rabu, 17 Juli 2024

0 dilihat

Ketua umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, saat memberikan tanggapan soal banjir di Kendari. Foto: Nabila/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Ketua umum (Ketum) DPP Asosiasi pengembangan dan pemukiman seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, membantah stigma pembangunan kawasan perumahan menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Kendari.

Junaidi menyebut, stigma itu sengaja diciptakan untuk mengkambing hitamkan pengembang perumahan. Selain itu, Junaidi mengatakan, pengaruh pengembangan perumahan terhadap terjadinya banjir sangat kecil.

"Mungkin stigma itu bisa diciptakan ya. Karena setahu saya di daerah lain yang tidak ada serapan air yang lebih besar seperti Kendari, isu itu tidak pernah muncul," kata Junaidi saat menghadiri Musda I DPD Apersi Sultra di salah satu hotel di Kendari, Rabu (17/7/2024).

Baca Juga: Tak Terima Putusan Hakim PN Pasarwajo, Warga Bombana Minta Komisi Yudisial Sultra Turun Tangan

Lebih lanjut, Junaidi menilai bahwa pengaruh pembangunan kawasan perumahan terhadap penyebab banjir adalah keliru. Namun yang menjadi masalah ketika pihak pengembang membangun perumahan tanpa adanya izin yang jelas.

"Karena di kota-kota besar yang notabene tidak ada serapan airnya itu tidak pernah ada isu banjir terjadi karena perumahan. Nah, stigma ini yang perlu kita jelaskan ke masyarakat, (banjir) bukan karena perumahaan, mungkin karena perumahan itu membangunnya tidak sesuai perizinan, itu mungkin saja jadi masalah," imbuhnya.

Kemudian terkait perizinan, kata Junaidi, setiap anggota Apersi yang membangun perumahan telah mendapat izin lengkap dari pemerintah. Dia pun menyarankan untuk bersama mencarikan solusi banjir.

"Tapi kita kan membangun sesuai tata ruang, berarti kan izinnya sudah diberikan Pemda. Nah sekarang bagaimana mengatasi itu, ya harus dicarikan solusi, misalnya galang partisipasi pengembang untuk buat danau serapan, nah itu solusi, sehingga air tidak langsung menuju ke lokasi lebih rendah," katanya.

Lebih lanjut, Junaidi menekankan, tidak perlu mencari kambing hitam atas masalah banjir yang terjadi di Kendari. Junaedi juga membandingkan dengan daerah yang terdapat industri besar seperti pertambangan namun tak pernah disinggung sebagai penyebab banjir.

Baca Juga: Hunian Terjangkau Bagi ASN dan P3K di Sulawesi Tenggara Bakal Terwujud

"Dibanding daerah yang ada industri lain, misalnya, contoh ya ada pertambangan daerah lain yang lebih luas kok tidak pernah jadi cerita banjir sih, tapi kok perumahan yang hanya satu hektar sekian hektar, kok dijadikan isu. Tapi bagi saya bukan isunya yang kita cari, tapi solusinya yang kita cari, tidak perlu mengkambing hitamkan siapapun," tambahnya.

Ditanya terkait komitmen anggota Apersi tentang kelengkapan perizinan dan kemungkinan jika melanggar perizinan, Junaidi menegaskan menyerahkan ke pemerintah untuk memproses sesuai regulasi.

"Itu sudah masuk ranahnya pemerintah, ketika kita tidak patuh sesuai perizinan, pemerintah sudah punya koridornya. Jadi kita serahkan ke pemerintah daerah bagaimana kepada pengembang yang tidak sesuai komitmen," pungkasnya. (C)

Penulis: Siti Nabila

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS