Anggota DPR Ini Orang Pertama Tolak Vaksin di Indonesia

Muhammad Israjab, telisik indonesia

Rabu, 13 Januari 2021

0 dilihat

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning Proletariati. Foto: Dok. TV PARLEMEN

JAKARTA, TELISIK.ID - Anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning membuat sejumlah pernyataan kontroversial dalam rapat kerja Komisi IX pada Selasa (12/1/2021).

Ketika rapat yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir.

Secara tegas Ribka menolak untuk divaksin COVID-19. Dia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin COVID-19.

"Kedua, kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin meskipun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar," ujarnya dalam rapat tersebut. Seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Ribka mengisyaratkan masih meragukan vaksin COVID-19. Berkaca dari pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia.

Misalnya, vaksin antipolio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia.

Baca juga: Orang Pertama Disuntik Vaksin COVID-19, Jokowi: Enggak Terasa Sama Sekali

"Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," imbuhnya.

Terang-terangan, Ribka mengungkapkan  mengenai komersialisasi atau bisnis tes swab COVID-19 di rumah sakit.

Pasalnya, ia mendapati tes swab dipatok dengan harga yang berbeda pada sejumlah rumah sakit.

Ia mencontohkan salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Pusat mematok tarif tes swab sebesar Rp 3,5 juta dengan hasil 3 hari. Sedangkan, untuk hasil tes swab dalam satu hari harganya naik hampir 2 kali lipat yakni Rp 6,5 juta.

Sementara itu, ia melakukan tes swab di salah satu klinik dengan harga hanya Rp 900 ribu.

"Ini patokannya memang lama pemeriksaan atau memang karena duitnya," bebernya.

Dia berpesan kepada Menkes agar fasilitas dan pelayanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan COVID-19 tidak dijadikan ajang bisnis.

Baca juga: Hari ini Jokowi Disuntik Vaksin COVID-19 di Istana

Ribka mengaku khawatir komersialisasi ini terus berlanjut ke fasilitas dan layanan kesehatan lain, seperti vaksin COVID-19, APD, obat, dan sebagainya.

"Saya cuma ingatkan kepada menteri, negara tidak boleh bisnis dengan rakyat, tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh, saya nanti yang paling kencang permasalahkan itu," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ribka juga sempat mempertanyakan latar belakang Budi yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Sebab, Budi tidak memiliki background di sektor kesehatan melainkan teknik fisika nuklir.

"Tiba-tiba yang latar belakangnya nuklir, apa mau dibom semua ini COVID-nya," jelasnya.

Ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Budi sebagai Menteri Kesehatan tidak hanya untuk menangani masalah COVID-19. Pasalnya, masih terdapat banyak PR di sektor kesehatan lainnya yang harus diuraikan, salah satunya yakni BPJS Kesehatan.

"Jokowi ini pembisiknya siapa terakhir makin tidak jelas. Nanti sampaikan saja kepada Jokowi, Mbak Ning bilang begini," tuturnya. (C)

Reporter: Muhammad Israjab

Editor: Haerani Hambali