Banggar DPR RI Sebut Menkeu Pelit Anggaran untuk Rakyat
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Selasa, 15 September 2020
0 dilihat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto: Repro instagram
" Hitung-hitungan saya, anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 milliar. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta sebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani pelit soal anggaran yang langsung menyasar ke rakyat.
Hal ini disampaikan dalam menanggapi kondisi prajurit-prajurit TNI yang memprihatinkan kesejahteraannya, ketika sedang bertugas menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan terpencil dan terluar Indonesia.
“Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama, meninggalkan keluarga namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang," kata Sukamta di kompleks DPR RI, Selasa (15/9/2020).
Katanya, hal itu dari besaran tunjangan yang diberikan dinilai masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang kini terus meningkat.
"Hitung-hitungan saya, anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 milliar,” paparnya.
Baca juga: Rencana Pengerahan Preman, DPR: Pendisiplinan Protkes Perintah Presiden ke Kapolri
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam DPR RI ini kemudian membandingkan tambahan anggaran agar prajurit disebut layak tergolong kecil dibandingkan dengan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, misal talangan utang triliunan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar hutang gara-gara salah kelola.
“Ketika pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang dialokasikan kepada personal warga negera pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi,” ucapnya.
Sebagai wakil rakyat, politisi asal Jogja itu berharap, agar pemerintah meninjau kembali alokasi anggaran yang belum terserap maksimal dan anggaran yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat lebih baik direalokasi untuk anggaran yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan anggota TNI.
Sebagi informasi, belanja pemerintah dalam APBN 2020 hingga pertengahan tahun mencapai Rp 1.068,9 triliun atau baru 39 persen dari target yang terdapat dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun.
Berdasarkan data terakhir per 5 Agustus 2020, serapan anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 10,5 persen atau sebesar Rp 151,25 triliun dari keseluruhan pagu anggaran yang mencapai Rp 695,2 triliun.
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Kardin
