Bangun Pusat Perkantoran, Pj Bupati Muna Barat Minta Pendampingan Kejari dan BPKP

Sunaryo, telisik indonesia

Jumat, 27 Januari 2023

0 dilihat

Pj Bupati Muna Barat, Bahri meminta pemdampingan Kejari dan BPKP terhadap pembangunan perkantoran. Foto: Sunaryo/Telisik

MUNA, TELISIK.ID - Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri tahun ini memfokuskan pembangunan pusat perkantoran Bumi Praja Laworoku, rumah jabatan (rujab) bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD, mall pelayanan publik dan masjid raya. Anggaran yang diporsikan sebesar Rp 75,5 miliar.

Kata Bahri, saat ini tahapannya sudah masuk pembangunan fisik. Bila tak ada aral melintang, dalam waktu dekat, proyek strategis itu akan dilelang cara terbuka.

"Insya Allah, Februari (lelang). Pekan depan, saya bagikan DPA masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," kata Bahri, Jumat (27/1/2023).

Baca Juga: Virus Babi di Nusa Tenggara Timur Merebak, Jutaan Liter Disinfektan Didistribusi

Dalam proses pembangunan nantinya, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menekankan pada pihak ketiga untuk memperhatikan kualitas. Karena itu, pihaknya akan meminta pendampingan pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara.

"Kita sudah bersurat untuk pendampingannya," sebutnya.

Jebolan STPDN 07 itu sengaja meminta pendampingan terhadap proyek strategis daerah, dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pembangunan dan mencegah penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Kita harapkan pembangunannya tidak menyalahi aturan," ujarnya.

Kabag ULP Muna Barat, Mahmed Milan Zulkifli mengaku, perencanaan pembangunan mega proyek itu telah selesai sejak tahun 2022. Kini, pihaknya tengah menunggu instansi teknis mengajukan usulan RAB-nya untuk diproses lelang.

"Kita tinggal menunggu saja," timpalnya.

Baca Juga: Dinilai Banyak Persoalan, Gubernur Diminta Tak Buru-buru Pilih Dirut Bank Sumut

Sementara itu, Kajari Muna, Agustinus Baka Tangdililing menyambut baik perimintaan pendampingan yang diajukan Pemkab Muna Barat. Katanya, melalui pendampingan itu, pihaknya dapat melakukan pengawasan mulai dari proses tender hingga pelaksanaan pembangunan.

"Kami siap melakukan pendampingan dengan memberikan kajian-kajian teknis dan hukum," ujarnya.

Total anggaran pembangunan proyek strategis Pemkab Muna Barat senilai Rp 75,5 miliar itu terdiri dari Rp 40 miliar kantor bupati, Rp 20 miliar kantor DPRD, Rp 5 miliar mall pelayanan publik, rujab bupati Rp 5 miliar, rujab ketua DPRD Rp 1,5 miliar, rujab wakil ketua Rp 2 miliar (masing-masing Rp 1 miliar) dan masjid Rp 4 miliar. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Kardin 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS