Bapedda Sulawesi Tenggara Fokus Tunaikan Arahan Presiden Kendalikan Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem
Ahmad Badaruddin, telisik indonesia
Senin, 06 November 2023
0 dilihat
Kepala Dinas Bappeda Sulawesi Tenggara, J Robert Maturbongs. Foto: Ist.
" Pengendalian inflasi dan kemiskinan menjadi salah dua program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tengah diupayakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara "
KENDARI, TELISIK.ID - Pengendalian inflasi dan kemiskinan menjadi salah dua program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tengah diupayakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara.
Program prioritas tersebut telah diselaraskan oleh program Pemprov Sulawesi Tenggara yang diarahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda, J Robert Maturbongs.
“Sesungguhnya program itu sudah dijalankan beberapa tahun terakhir, namun belum cukup optimal. Karena kita juga fokus pada pembangunan infrastruktur pada kepemimpinan gubernur sebelumnya,” jelasnya saat menjadi narasumber di salah satu acara podcast.
Menurutnya, angka inflasi di Sulawesi Tenggara telah sedikit menurun, dan kini berada di angka 3,46 persen (year on year). Namun, angka tersebut masih jauh dari angka inflasi nasional 2,28 persen (year on year).
Dokumentasi rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem oleh Bapedda Sulawesi Tenggara. Foto: Nur Khumairah/Telisik
Ia juga menambahkan, salah satu penyebab angka tersebut tak terlalu turun, karena dampak El Nino yang menyebabkan lahan sawah kering dan berimbas pada naiknya harga beras serta kenaikan harga bahan bakar.
Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara tersebut juga menceritakan, inflasi berkorelasi dengan angka kemiskinan ekstrem yang mana pada tahun 2022 tercatat 2,54 persen kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tenggara. Angka tersebut lebih tinggi dari pada angka kemiskinan ekstrem nasional sekira 2,04 persen.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bappeda Sulawesi Tenggara telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengadakan rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tenggara 2023.
Kegiatan tersebut ini dibuka oleh Sekretaris Bappeda, Wa Ode Muslihatun yang dalam penyampaiannya, pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu tujuan pembangunan Indonesia, termasuk dalam target dari Bappeda sendiri.
"Bappeda itu, tugasnya adalah koordinator pembangunan untuk melakukan pembangunan. Jadi tugas itu wajib dilaksanakan," tuturnya
Ia juga menambahkan dengan kegiatan ini dapat meminimalisir angka kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tenggara, masyarakat bisa berdaya, memiliki hidup yang layak dan lepas dari garis kemiskinan.
Sementara itu, narasumber Edi Safrijal menuturkan, tantangan penanggulangan kemiskinan ada tiga, di antaranya:
1. Kemiskinan melambat penurunannya
Kemiskinan menurun tetapi dalam laju yang semakin melambat, makin rendah tingkat kemiskinan makin sulit upaya penanggulangannya kemiskinan yang tersisa umumnya ekstrem dan lokasinya makin tersebar.
2. Kerentanan sangat tinggi
Penduduk dengan tingkat konsumsi di sekitar garis kemiskinan (GK) sangat besar jumlahnya jika GK naik 20 persen, jumlah penduduk miskin akan bertambah 100 persen.
Laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40 persen terbawah cenderung rendah (sekitar 2 persen per tahun), beda kelompok penduduk beda intervensi kebijakan yang dibutuhkan.
Di Sulawesi Tenggara presentase penduduk miskin ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Konawe sebesar 6,08 persen, sedangkan yang terendah berada di Kota Kendari sebesar 0,58 persen. Ada rentang jarak yang cukup besar antara yang tertinggi dan yang terendah, ini menunjukan adanya ketimpangan.
Melalui rapat tersebut, Bappedda Sulawesi Tenggara berharap dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tenggara hingga di angka 0 persen pada tahun 2024 nanti. (A-Adv)
Ahmad Badaruddin, telisik indonesia
_wa_ode_saryna_nyatakan_sikap_maju_di_pilkada_muna_barat.jpg)
