Bapenda Kendari Terapkan Transaksi Elektronik pada Pembayaran Pajak dan Retribusi

Sumarlin, telisik indonesia

Jumat, 09 Juli 2021

0 dilihat

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir (kiri) bersama kepala Bapenda Kota Kendari Sri Yusnita (kanan) saat menggagas program pajak menyapa. Foto: Sumarlin/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Dukung program pemerintah menerapkan transaksi elektronik, Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Kendari mulai menerapkan pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) menggunakan transaksi elektronik.

Transaksi elektronik ini menggunakan fasilitas Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Link Aja.

"Saat ini pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah (PKD) yang menjadi kewenangan Bapenda yaitu PKD Kali Kadia, PKD Kendari Beach dan PKD Talia menggunakan QRIS dgn PJSP Link Aja tetap berjalan," kata Kepala Bapenda Kota Kendari Sri Yusnita.

Dia mengakui, masih menemui kendala dalam memulai upaya ini, karena masih banyak pelaku usaha yang belum paham menggunakan perangkat teknologi informasi (TI).

Namun dengan pendamping dan menentukan jadwal pembayaran petugas retribusi terus mengedukasi pelaku usaha.

"Penggunaan QRIS dengan PJSP Link aja tetap dilakukan dan diwajibkan dalam pungutan retribusi PKD untuk tiga lokasi  tersebut," tegasnya.

Sedangkan penggunaan portal pajak menyapa (jakpa) atau E PBB  juga tetap berjalan, walaupun pemanfaatannya belum memenuhi estimasi target pengguna.

Ini terjadi karena sosialisasi belum terlalu masif dilakukan sebab sistem ini masih dalam tahap pengembangan.

Baca juga: Ini Harapan Petugas Pengangkut Sampah untuk Warga Kendari

Baca juga: MUI: Kawasan Zona Hijau Boleh Salat Jumat di Masjid

"Dalam portal pajak menyapa masih ada lagi dua sistem yang masih dikembangkan tahun ini yaitu E BPHTB/PPAT online dan E SPTPD. Insyaallah jika kedua sistem tersebut telah ready untuk digunakan yang rencananya tahun ini juga, maka sosialisasi pemanfaatan portal pajak menyapa akan masif dilakukan," jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) ini menambahkan, pembayaran melalui transaksi elektronik merupakan salah satu upaya utk mencegah terjadinya kebocoran pendapatan, sekaligus juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah khususnya disektor pajak dan retribusi.

Menurutnya, dengan sistem elektronik, pelayanan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sebab semua proses dapat terpantau sehingga memudahkan  pengawasannya.

Transaksi elektronik ini juga sangat bermanfaat dilakukan di masa pandemi COVID-19 karena transaksi dilakukan tanpa bertemu.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Kendari, di bawah kepemimpinan Wali Kota Sulkarnain Kadir dan Wakil Wali Kota Siska Karina Imran, telah meluncurkan sejumlah program, utamanya program berbasis informasi dan teknologi.

Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipacu untuk menciptakan program pelayanan masyarakat berbasis informasi dan teknologi, diantaranya Layanan Integrasi Kendari atau LAIKA, layanan aduan masyarakat melalui aplikasi e-Humas, SiCantik Cloud yakni aplikasi yang memudahkan pelayanan pada pengurusan izin dan usaha.

Pengurusan izin dan usaha tersebut dilakukan dengan sistem teknologi informasi dan pelayanan satu pintu, e-signature, e-SPPD, Simple SP2D, SIMSETGIS (Sistem Manajemen Informasi Aset Berbasis GIS), E-Planning, E- Monev, SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian Daerah), SIMPER (Sistem Informasi Persuratan) aplikasi  mempermudah proses administrasi persuratan, JARI (Jaga Kendari), TP-PNS, SIP-PBB, SIP-BPHTB, SIP-PAD, SIMANTAP.

Hal tersebut sejalan dengan visi Kota Kendari yakni Mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi Serta diperkuat dengan Misi Kota Kendari dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, pembangunan Infrastruktur serta menata wajah kota. (C)

Reporter : Sumarlin

Editor: Fitrah Nugraha