Bersama Investor, Pemprov Aceh Kunjungi Lokasi Penambangan Aspal Buton

Deni Djohan, telisik indonesia

Rabu, 06 Januari 2021

0 dilihat

Pemilik lokasi, Umar Samiun bersama perwakilan Pemprov Aceh, Hendra Manda. Terlihat pula sejumlah investor. Foto: Deni Djohan/Telisik

BUTON, TELISIK.ID - Sejumlah daerah dan wilayah di Indonesia mulai berkunjung untuk melihat langsung potensi aspal Buton, salah satunya adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.

Pemprov Aceh bersama beberapa investor mendatangi lokasi penambangan aspal terbesar di Buton yang terletak di Lawele, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Rabu (6/1/2021).

Tak hanya mengunjungi lokasi, mereka juga sempat berkunjung langsung di lokasi teknologi pengelolaan aspal yang tak jauh dari titik penambangan.

Perwakilan Pemprov Aceh, Hendra Manda mengungkapkan, kunjungan mereka di Buton bertujuan untuk melihat langsung ketersediaan stok aspal Buton yang akan digunakan di Aceh.

Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 terkait keharusan dan mengutamakan penggunaan aspal Buton dalam pembangunan dan atau pemeliharaan jalan menggantikan aspal minyak.

"Untuk kebutuhan keseluruhan aspal Pemprov Aceh, saat ini kami tidak tahu. Yang pasti sebagai daerah Otsus, satu tahun itu bisa mencapai 300 sampai 400 paket jalan yang menggunakan dana APBK maupun APBA," beber Hendra Manda saat merincikan proyek pengaspalan tiap tahun di Aceh.

Baca juga: Distribusi Vaksin COVID-19 di Buton Tunggu Uji Klinis BPOM

Untuk tahun ini, lanjut dia, terdapat 14 paket yang baru saja selesai ditender Pemprov Aceh dengan total anggaran Rp 2,6 triliun. Jumlah ini sudah tentu akan memerlukan kebutuhan aspal yang cukup banyak.

Ketika berada di lokasi, Hendra mengaku sempat kaget melihat potensi aspal Buton yang begitu melimpah. Dirinya tak menyangka jika gunung-gunung yang ada semuanya berisi aspal.

"Awalnya kami mengira jika aspal itu yang diambil hanya sebagian dari gunung. Ternyata setelah melihat hasil di lapangan satu gunung itu tidak ada material lain selain aspal. Sehingga gunung aspal namanya ini. Jadi semua yang dikelola itu aspal semua," kagumnya.

Saat ditanya apakah Pemprov Aceh berencana akan mengolah langsung aspal tersebut seperti AMP di daerah atau membeli jadi di Buton, dirinya belum bisa memastikan. Namun pada sisi jangka panjang, Aceh belum menggunakan sistem AMP. Pemprov Aceh bakal menggunakan bahan baku murni dari Buton.

"Bahan baku agak susah pengirimannya. Kemudian cos anggarannya pasti meningkat. Jika semua dari Buton maka kita akan lepas dari penggunaan aspal minyak 100 persen," pungkasnya.

Senada dengan salah satu pengusaha asal daerah istimewa Aceh, Djeni Yusuf. Kata dia, kunjungan dia di Buton dalam rangka ingin melihat langsung ketersediaan dan juga perkembangan aspal Buton guna memenuhi kebutuhan nasional. Hal ini dikarenakan adanya Permendagri yang memprioritaskan aspal dalam negeri.

Baca juga: Fokus Urus COVID-19, Cawali Pasuruan Terpilih Tolak Mobdin Baru

"Karena itu, kami dari provinsi Aceh dan Sumatera Utara ingin menjajaki kerjasama dengan aspal di sini terkait pemenuhan aspal dari dua daerah di sana," tutur Adik mantan Gubernur Aceh itu.

Setelah melihat potensi dan alat teknologi yang bakal digunakan, dirinya mengaku yakin jika kualitas aspal Buton akan lebih baik dibanding aspal minyak yang selama ini di import oleh negara.

"Kebutuhan aspal di Aceh itu sangat besar. Selama ini aspal di import dari Iran, sel dan Pertamina. Namun dengan adanya Permendagri ini, semua daerah dan wilayah di Indonesia bakal terfokus di aspal Buton, dengan catatan pihak produsen juga bisa memproduksi jumlah aspal yang dipakai saat ini dan maksimal lebih baik. Tapi dengan penjelasan dari pak Umar Samiun (pemilik lahan dan teknologi), saya yakin kualitas aspal Buton ini lebih baik dari yang digunakan saat ini," ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan Permendagri tersebut, aspal Buton sudah bisa digunakan sejak tahun 2020 lalu. Namun semua itu tergantung dari kesiapan produsen dan kesiapan masing-masing pemerintah daerah.

Apalagi pemerintah juga harus mendapat bagian dari hasil produksi ini. Pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan perbankan. (B)

Reporter: Deni Djohan

Editor: Fitrah Nugraha