BKPSDM Kolaka Utara Siap Anulir Kelulusan PPPK Paruh Waktu jika Terbukti Tak Pernah Honor

Muh. Risal H, telisik indonesia
Sabtu, 13 September 2025
0 dilihat
BKPSDM Kolaka Utara Siap Anulir Kelulusan PPPK Paruh Waktu jika Terbukti Tak Pernah Honor
Plt Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan saat menjelaskan proses pendapatan honorer PPPK paruh waktu di hadapan Komisi I DPRD Kolaka Utara. Foto: Muh. Risal H/Telisik.

" Sebanyak 2.263 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Kolaka Utara dinyatakan lulus verifikasi oleh panitia seleksi daerah "

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Sebanyak 2.263 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Kolaka Utara dinyatakan lulus verifikasi oleh panitia seleksi daerah.

Kendati demikian, sebagian masyarakat Kolaka Utara menuding jikalau dari ribuan PPPK paruh waktu yang dinyatakan lulus itu, terselip sejumlah tenaga honorer siluman yang diduga tidak pernah honor di instansi manapun.

Tudingan adanya sejumlah tenaga honorer siluman yang ikut lulus PPPK paruh waktu, dikemukakan Eks Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kolaka Utara, Mahdanur Basri.

Bahkan, Alumnus Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusultra) ini meyakini lolosnya beberapa honorer siluman tidak terlepas dari peran oknum pejabat.

"Berdasarkan penerimaan PPPK paru waktu  dan penambahan jumlah kuota PPPK PAW banyak tenaga honorer siluman bahkan ada yang tidak pernah aktif. Ini tidak muncul begitu saja tetapi ada permainan oknum pejabat," terangnya melalui whatsapp, Jum'at (12/9/2025).

Baca Juga: Wali Murid Ramai-ramai Gembok Pagar SDN di Kolaka Utara dan Tak Mau dengan Kepsek Baru

Tidak hanya itu, Danur pun bersedia menerima segala konsekuensi jikalau dirinya suatu saat dilaporkan ke aparat penegak hukum terkait pernyataannya tersebut.

"Jika ada pejabat berwenang yang keberatan dengan statemen saya, silahkan lapor ke pihak kepolisian biar saya buktikan," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kolaka Utara untuk mengevaluasi ulang data honorer yang dinyatakan lulus PPPK paruh waktu.

Sikap Danur menyoroti honorer siluman yang lulus PPPK paruh waktu bukan karena mencari popularitas atau mengharapkan sesuatu, melainkan panggilan hati yang miris melihat tenaga honorer yang betul-betul mengabdi namun tidak ter-cover.

"Saya sampaikan ini hanya kasiang ada yang betul-betul mengabdi tertahan oleh titipan pejabat luar biasa," tukasnya.

Menanggapi berbagai isu dan tudingan eks Ketua Umum PMII Cabang Kolaka Utara terkait dugaan honorer siluman, Plt Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan menyampaikan, jikalau instansinya tidak terlibat dalam melakukan pendapatan tenaga honorer untuk seleksi PPPK paruh waktu.

"Kami tidak mendata orang per orang secara langsung, tetapi mendata berdasarkan usulan OPD-nya. Maka turunlah surat ke OPD untuk melakukan pendataan dan dibuktikan dengan surat tanggungjawab mutlak oleh kepala OPD

yang didata tangan ini di atas kertas bermaterai," jelas Mawardi.

Lebih lanjut, Mawardi mempertanyakan diksi "honorer siluman" yang berkembang ditengah masyarakat saat ini. Menurutnya, tenaga honorer yang kehadiran mereka mungkin dua kali seminggu karena pekerjaan sampingan tidak dapat dikategorikan honorer siluman.

"Kan kasiang gaji mereka sebagai honorer hanya Rp 600.000 terus mau masuk sebulan. Mereka mau makan apa, sehingga sebagian pimpinan memberikan kebijakan untuk hadir dua kali seminggu misalnya," bebernya.

"Yang siluman itu, ya tenaga honorer yang sama sekali tidak pernah honor terus ikut seleksi dan dinyatakan lulus itu aslinya siluman," sambungnya.

Baca Juga: Diterpa Efisiensi Anggaran, Pemkab Kolaka Utara Komit Penuhi Layanan Dasar Masyarakat

Mawardi juga menyayangkan sikap masyarakat yang tidak memberikan masukan, saran atau sanggahan ke BKPSDM saat proses pengumuman nama-nama PPPK paruh waktu yang lulus, padahal pihaknya telah mengumumkan melalui media online agar masyarakat dapat melihat langsung sebelum tahap pemberkasan.

Karena itu, Mawardi meminta kepada masyarakat yang betul-betul dapat membuktikan adanya honorer siluman yang dinyatakan lulus PPPK paruh waktu untuk menemuinya.

"Kalau setelah kami mengkroscek dan mencocokkan kebenarannya. Itu bisa saja SKnya kita tidak terbitkan kalau betul-betul siluman," tegasnya. (B)

Penulis: Muh. Risal H

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Baca Juga