KPU Muna Barat Pastikan 1.778 KPPS Terdaftar BPJS Kesehatan

Putri Wulandari, telisik indonesia

Jumat, 12 Januari 2024

0 dilihat

KPU Muna Barat memastikan 1.778 KPPS telah terdaftar di BPJS Kesehatan. Foto: Putri Wulandari/Telisik

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Jelang pemilu, KPU Muna Barat pastikan 1.778 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terdaftar di BPJS Kesehatan.

Ketua KPU Muna Barat, Tajudin mengatakan, setelah dilakukan pengumuman seleksi KPPS, pihaknya langsung berkoordinasi dengan BPJS, sehingga pihak BPJS juga meminta data by name by address untuk mengecek bahwa orang tersebut telah terdaftar dan telah terregistrasi sebagai pengguna BPJS.

"Kemarin telah disampaikan datanya, dan kami menunggu hasil pengecekan dari BPJS," ungkapnya, Jumat (12/1/2024).

Namun, jika berdasarkan program kesehatan pemerintah daerah, maka seluruh warga yang ber-KTP Muna Barat telah terdaftar dan terjamin dalam BPJS kesehatan, sehingga pihaknya tak risau tetapi tetap memastikan ke pihak BPJS.

Kemudian, langkah ini juga sesuai dengan keputusan bersama antara KPU RI, Bawaslu RI, Menteri Kesehatan, dan BPJS RI, dengan tujuan agar anggota pengawas pemilu dari atas hingga bawah dipastikan kesehatannya.

Baca Juga: Tiga Daerah di Sulawesi Tenggara Kekurangan Pendaftar KPPS, Ternyata Ini Kendalanya

Pasalnya, pihaknya khawatir akan kejadian yang menimpa KPPS di pemilu tahun 2019 lalu, dimana banyak petugas di luar Sulawesi Tenggara yang mengalami sakit, sehingga pihaknya memastikan jaminan kesehatan petugas pemilu di Muna Barat, pasalnya ini berkaitan dengan beban kerja harian.

Sementara itu, Kordiv Sosdiglik, Parmas dan SDM KPU Muna Barat, Faisyal mengatakan, setelah konek dengan BPJS kesehatan terdaftarnya 1.778 KPPS tersebut, pihaknya akan melakukan penetapan pada 24 Januari 2024 mendatang, kemudian pihaknya akan melakukan bimtek bagi KPPS agar mengetahui tugas dan fungsinya.

Baca Juga: Revisi Teknis, Solusi Cegah Kematian Petugas KPPS di Pemilu 2024

Namun, dalam proses bimtek tersebut pihaknya juga akan memastikan tempat dan pembagian waktu untuk dilaksanakan bimtek. Pasalnya jika dilakukan secara serentak, maka bimtek itu dikhawatirkan tidak terlaksana secara maksimal.

Sehingga, ia berharap dengan dilakukan bimtek, KPPS dapat memahami tugasnya sebab KPPS merupakan tirai terdepan KPU.

"Untuk bimteknya akan disesuaikan dengan waktu mengingat pesta demokrasi tinggal menghitung hari," pungkasnya. (B)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS