adplus-dvertising

Dewan Pertanyakan Penggunaan Anggaran BTT Rp 1 Miliar

Deni Djohan, telisik indonesia
Rabu, 06 Mei 2020
1591 dilihat
Dewan Pertanyakan Penggunaan Anggaran BTT Rp 1 Miliar
Wakil Ketua Satu DPRD Buton Selatan (Busel), Aliadi (kemeja putih), saat berdialog dengan warga. Foto: Deni Djohan/Telisik

" Lantas kemana dana itu? Seharusnya mereka melaporkan ke pimpinan DPRD atau di setiap rapat kerja bersama dewan. Saya tau semua ini karena saya yang pimpin setiap rapat. Sampaikan kepada mereka, semua pembahasan saya tahu. "

BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Wakil Ketua Satu DPRD Buton Selatan (Busel), Aliadi, mempertanyakan pengelolaan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang nilainya sebesar Rp 1 miliar.

Ketua DPD Hanura Busel ini menilai, anggaran tersebut terkesan sengaja diendapkan di tengah pandemi COVID-19.

Berdasarkan laporan BPBD pada rapat yang digelar pekan lalu, pengelolaan anggaran BTT Rp 1 miliar tersebut baru terealisasi sebesar Rp 380 juta dari pencairan awal Rp 500 juta. Artinya masih ada lebih dari Rp 600 juta anggaran yang diendapkan Pemda, padahal saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pangan.


"Lantas kemana dana itu? Seharusnya mereka melaporkan ke pimpinan DPRD atau di setiap rapat kerja bersama dewan. Saya tau semua ini karena saya yang pimpin setiap rapat. Sampaikan kepada mereka, semua pembahasan saya tahu," ungkap Aliadi, kepada Telisik.id.

Menurutnya, dana ini seharusnya sudah digunakan untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat. Sebab rakyat semakin sengsara apabila Pemda perhitungan dalam menggelontorkan anggaran untuk penanganan COVID-19.

Putra terbaik Batuatas ini sempat menyandingkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan dana BTT dengan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipotong sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 35 tahun 2020. Menurutnya semua anggaran ini sengaja ditahan-tahan. Faktanya, hingga kini belum ada kesepakatan pimpinan DPRD dan Pemda terkait anggaran ini.

Baca juga: Beras Pasar Murah Dikenakan Biaya Angkut

"Kita rapat terakhir belum jelas juga. Sehingga tidak ada titik temu. Apakah ini yang dikatakan Pemda serius menangani COVID di Busel," tanya Aliadi.

"Selama ini saya yang kawal kebijakan pemerintah daerah di DPRD. Jangan sampai saya hancurkan semua kebijakan pemerintah daerah. Kalau saya bongkar kebijakan pemerintah, bobrok semua," geram Aliadi.

Kendati begitu, ia juga tak menafikan jika Pemda melalui Tim Gugus Tugasnya telah menurunkan bantuan. Hanya saja bantuan itu turun setelah masyarakat berteriak mengeluh lantaran tak ada perhatian dari Pemda.

"Jadi DPRD sangat peduli dengan wabah COVID ini, hanya pemerintah daerah yang tidak jelas. Faktanya setiap rapat tidak pernah jelas datanya. Makanya tidak pernah ada kesepakatan dalam rapat," tuturnya.

Menurutnya, mengundang pihak eksekutif untuk menggelar rapat pembahasan anggaran merupakan bagian dari kepedulian DPRD dalam pencegahan COVID-19. Sebab DPRD bukan eksekutor. Dewan hanya sebatas lembaga pengawasan. Dan mengundang rapat kerja bersama eksekutif adalah penerapan fungsi pengawasan dewan.

"Nah, dalam rapat itu kita pertanyakan, dimana APD, dimana logistik dan lain sebagainya. Ini bentuk kepedulian kami," tambahnya.

Ia mengaku telah turun lapangan untuk menyaksikan langsung kondisi para pasien COVID-19 yang dikarantina di area perkantoran Pemda yang terletak di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga.

"Dimana kepedulian bupati selaku Ketua Gugus Tugas," pungkasnya.

Reporter: Deni Djohan

Editor: Rani

Artikel Terkait
Baca Juga