Didukung PKS, GMNI di Surabaya Demo Tolak Kenaikan BBM
Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia
Senin, 12 September 2022
0 dilihat
Ketua FPKS DPRD Jawa Timur temui peserta aksi GMNI tolak kenaikan BBM di Indonesia. Foto: Yudhie/Telisik
" GMNI menuntut agar pemerintah membatalkan keputusannya untuk menaikan harga BBM di Indonesia "
SURABAYA, TELISIK.ID - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya melakukan demonstrasi di depan DPRD Jawa Timur, Senin (12/9/2022).
GMNI menuntut agar pemerintah membatalkan keputusannya untuk menaikan harga BBM di Indonesia.
"Keputusan menaikan BBM di Indonesia sebagai bentuk penyengsaraan terhadap rakyat," ungkap Mohammad Hasan, salah satu peserta demo.
Ada sejumlah dampak akibat keputusan pemerintah menaikan harga BBM, sambung mahasiswa Untag Surabaya ini, antara lain akan berimbas pada kenaikan bahan pokok masyarakat.
"Inflasi akan tinggi dan tentunya akan menurunkan daya beli masyarakat," ujar pria asal Gresik ini.
Baca Juga: Sekolah Akreditasi A Dekat Kantor Diknas Over Kapasitas, Ruang Belajar Hampir Ambruk
Sedangka Ketua GMNI Kota Surabaya, Refi Achmad Zuhair mengatakan, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan GMNI, antara lain menuntut pemerintah untuk melakukan pendistribusian BBM tepat sasaran sebagai imbas kenaikan BBM di Indonesia.
"Tak hanya itu, kami minta agar pemerintah juga melarang kendaraan pribadi mendapatkan BBM subsidi," jelasnya.
GMNI Kota Surabaya, lanjut Refi, mendorong agar pemerintah juga membangun sarana transportasi terintegrasi untuk mengurangi pemakaian BBM subsidi.
"Kami juga minta agar ada pengoptimalkan aplikasi Mypertamina dan peran BPH Migas untuk melakukan pengawasan pendistribusian BBM di Jawa Timur," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Jawa Timur, Dwi Hari Cahyono mengatakan, sejak awal PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi ini,
mulai fraksi PKS DPR RI, provinsi dan PKS kabupaten/kota, sejalan dengan perjuangan para mahasiswa untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi tersebut.
Baca Juga: Ganti Rugi Lahan Perkantoran Bumi Praja Laworoku Dianggarkan Rp 3 Miliar
"Dampak keputusan pemerintah itu adalah rakyat sengsara dengan kenaikan ini," jelas pria asal Malang ini.
Dwi lalu menceritakan pengalamannya ketika beberapa saat yang lalu ke Probolinggo, di mana di wilayah tersebut nelayan tidak berani melaut karena takut merugi jika melaut.
"Kami sepakat semua di Fraksi PKS Jawa Timur mendukung penuh tuntutan adik-adik GMNI yang melakukan aksi, terlebih rakyat bisa sengsara karena adanya COVID-19 ini," jelasnya. (A)
Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan
Editor: Kardin
