DPRD Buton Selatan Bakal Telusuri Gaji PPPK Tepat Sasaran
Ali Iskandar Majid, telisik indonesia
Senin, 03 Februari 2025
0 dilihat
Rapat tabulasi data PPPK dan proyeksi paruh waktu di Aula DPRD Buton Selatan dihadiri seluruh OPD terkait, Senin (3/2/2025). Foto: Ali Iskandar Majid
" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan bakal memeriksa langsung jumlah pegawai honorer di seluruh OPD untuk memastikan penyaluran gaji PPPK paruh waktu tepat sasaran "

BUTON SELATAN, TELISIK.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan bakal memeriksa langsung jumlah pegawai honorer di seluruh OPD untuk memastikan penyaluran gaji PPPK paruh waktu tepat sasaran.
Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, mengatakan bahwa akan melakukan penyisiran ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Buton Selatan, untuk memastikan data para PPPK paruh waktu yang terinput pada BKN pusat sesuai dengan data dari tiap instansi.
“Kita memastikan data yang ada yang terinput yang dikeluarkan oleh BKPSDM 2.385 sesuai dengan kondisi lapangan,” ungkap Dodi Hasri kepada telisik.id, Senin (3/2/2025).
Baca Juga: Nasib PPPK Paruh Waktu Buton Selatan Menunggu Kejelasan Upah
Hal itu dilakukan agar nantinya APBD yang akan dikeluarkan untuk belanja pegawai menjadi tepat sasaran.
Dodi mengumpamakan masing-masing pegawai paruh waktu jika diberikan upah sebesar Rp 500.000 maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar untuk dapat memenuhi belanja pegawai ASN Buton Selatan.
“Kita ingin belanja pegawai tetap sasaran di orang-orang betul magang, jangan tiba-tiba magang tidak ada nama,” urainya.
Ia menilai bahwa beban yang ditangguhkan kepada APBD menjadi begitu berat, namun di satu sisi pihaknya merasa dilema sebab menyangkut persoalan kemanusiaan dalam upaya memperhatikan kesejahteraan hidup para pegawai paruh waktu nantinya.
Pemeriksaan yang akan dilakukan DPRD untuk memastikan daftar hadir pegawai honorer yang ada di setiap OPD sesuai dengan jumlah pegawai honorer yang telah terdata di BKPSDM Buton Selatan.
Dodi juga menyinggung perihal anggaran belanja pegawai bahwa saat ini telah mencapai sekitar 37 persen, yang apabila ditambahkan dengan belanja pegawai paruh waktu diperlukan suntikan dana sebesar Rp 10 miliiar.
Baca Juga: DPRD Baubau Bantu Korban Kebakaran dan Janji Usut Penimbun BBM
Sementara itu, Anggota DPRD Dapil 4 Buton Selatan, Pomili Womal, membeberkan jadwal pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan pada 10 Februari mendatang. Jadwal pemeriksaan menyesuaikan jam operasional masing-masing instansi.
Khusus Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan yang cakupan wilayah kerjanya luas, DPRD berencana mengumpulkan tiap instansi seperti puskesmas dan sekolah tingkat SD sampai SMP. Mereka akan diperiksa di Aula Gedung Lamaindo untuk menghemat ruang dan waktu.
“Dinkes dan Diknas karena besar akan dilaksanakan hari kedua, atau kami kumpul di Gedung Lamaindo,” ungkapnya. (B)
Penulis: Ali Iskandar Majid
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS