DPRD Mubar Pertanyakan Program Satu Data Indonesia dan Digitalisasi Pemerintahan ke Kominfo Sultra
Nur Khumairah Sholeha Hasan, telisik indonesia
Rabu, 27 April 2022
0 dilihat
Ridwan Badallah, Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi Sultra (Kominfo) saat memberikan penjelasan pada anggota DPRD Mubar. Foto: Ist.
" DPRD Kabupaten Muna Barat (Mubar) menunjukkan komitmen yang serius terhadap agenda Satu Data Indonesia dan digitalisasi pemerintahan yang digagas pemerintah "
KENDARI, TELISIK.ID - DPRD Kabupaten Muna Barat (Mubar) menunjukkan komitmen yang serius terhadap agenda Satu Data Indonesia dan digitalisasi pemerintahan yang digagas pemerintah. Untuk lebih mendalami dua agenda tersebut, DPRD Mubar menggelar kunjungan kerja ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam kunjungan tersebut, mereka diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badallah yang didampingi oleh Kepala Bidang Aplikasi TIK, Muhammad Herdiansyah.
Ketua DPRD Mubar, Wa Ode Siti Sariani Ilaihi menyampaikan, tujuan kunjungan kerja kali ini adalah untuk mengkoordinasikan hal-hal terkait agenda Satu Data Indonesia dan digitalisasi pemerintahan.
"Tujuan kami ke Kominfo adalah membicarakan Satu Data Indonesia dan permasalahan jaringan internet di Muna Barat," kata Siti Sariani, Rabu (27/4/2022).
Setelah sambutan pengantar tersebut, sejumlah anggota DPRD diberi kesempatan untuk lebih mendalami dua hal tersebut. Perwakilan dari Fraksi PAN, mengemukakan bagaimana agar Mubar bisa memanfaatkan infrastruktur TIK demi menunjang tugas-tugas pemerintahan.
Sedangkan dari Fraksi Nasdem lebih mempertanyakan eksistensi, tugas dan fungsi dari Kominfo itu sendiri.
Baca Juga: BPVP Kendari Segera Bangun Gedung Pelatihan Workshop Bertaraf Internasional
"Jika tugas Dinas Kominfo (kabupaten) hanya memfasilitasi penyediaan link video konferens, statusnya cukup UPTD (unit pelaksana teknis dinas) saja," katanya.
Merespon pertanyaan dan pandangan dari para anggota DPRD Mubar tersebut, Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah menyampaikan, pada era saat ini, digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan dalam lembaga pemerintahan, di mana di dalamnya mencakup penguatan infrastruktur, akses internet, dan peningkatan SDM.
"Kami akan membantu pembangunan BTS (base transceiver station) baik melalui lembaga Bakti (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) maupun melalui APBD provinsi,” ujar Kadis Kominfo.
Kadis Kominfo menambahkan, tahun depan direncanakan akan dibangun BTS di daerah-daerah yang masih blank spot (lokasi yang sama sekali tidak ada jaringan internet).
Baca Juga: Peringati HUT Sultra Ke-58, Ali Mazi: Ini Bukan Peringatan Seremonial Belaka
"Sejumlah aplikasi digital yang telah dibuat pemerintah provinsi, dapat digunakan di Muna Barat, sehingga tidak lagi mengeluarkan biaya, kecuali melakukan bimbingan teknis bagi para operator atau admin yang mengoperasikan aplikasi tersebut," katanya.
Selain hal tersebut, juga digagas rencana kerjasama antara Pemeprov Sultra melalui Dinas Kominfo dengan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam rangka pelaksanaan digitalisasi pemerintahan, termasuk bagaimana membangun media sosial pemerintahan yang mampu mengawal isu-isu strategis pemerintah.
Rencananya, akan ada pertemuan lanjutan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, yang akan dilaksanakan di Muna Barat. Rombongan legislator Mubar tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Mubar Wa Ode Sitti Sariani Illaihi dengan membawa serta ketua-ketua fraksi dan sejumlah anggotanya. (B)
Reporter: Nur Khumairah Sholeha Hasan
Editor: Kardin
