Giliran Puan Maharani Digelari Queen of Ghosting dari BEM Unnes

Marwan Azis, telisik indonesia

Rabu, 07 Juli 2021

0 dilihat

Postingan BEM KM Unnes yang menggelari Puan Maharani sebagai The Queen Of Ghosting dan Maruf Amin sebagai The King Of Silent. Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID - Setelah Presiden Jokowi digelari The King of Lip Service, kini giliran Ketua DPR-RI Puan Maharani disebut The Queen of Ghosting.

Gelar untuk Puan tersebut disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) yang diunggah melalui akun resmi Instgram BEM KM Unnes hari ini, Rabu (7/7/2021), dalam posting berjudul" Indonesia Political Troll".

Presiden BEM KM Unnes, Wahyu Suryono Pratama menilai, Puan Maharani tak punya paradigma kerakyatan dan kalangan rentan selama menjadi Ketua DPR.

"DPR RI justru mengesahkan produk legislasi yang cenderung bertolak belakang dengan kepentingan rakyat," kata Wahyu.

Wahyu mencontohkan regulasi yang ditelorkan DPR selama kepimpinan Puan mulai dari UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker justru menimbulkan kontroversi dan problem di tengah masyarakat.

Baca Juga: Ini Deretan PR Pemerintah di Masa PPKM Darurat

Sementara regulasi yang dibutuhkan masyarakat dan sifatnya mendesak, tak kunjung disahkan seperti RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) tidak kunjung disahkan.

Selain Puan Maharani, BEM KM Unnes juga menggelari Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai The King of Silent.

BEM Unnes menilai wakil presiden tidak berbuat banyak di tengah pandemi.

Menurut Wahyu, K.H Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.

“Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya dimasa pandemi,” kata Wahyu.

Dikatakan secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

“Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19,” ucapnya.

Baca Juga: Ketua DPR Usulkan Aktifkan Kapal Rumah Sakit TNI Angkatan Laut

BEM KM Unnes juga menyebut Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya.

Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal,” ujarnya. (C)

Reporter: Marwan Azis

Editor: Fitrah Nugraha