GTRA Summit 2022, Jokowi Kecam Adanya Kasus Sengketa Tanah

Boy Candra Ferniawan, telisik indonesia

Kamis, 09 Juni 2022

0 dilihat

Presiden Jokowi Saat Membuka GTRA Summit 2022 di Wakatobi Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/ Muchlis Jr

WAKATOBI, TELISIK.ID - Persoalan agraria kaitannya dengan isu sengketa tanah menjadi pembahasan Jokowi dalam pembukaan GTRA Summit 2022 di Wakatobi. Menurut Jokowi persolan sertifikat tanah menjadi polemik setiap tahun yang sangat besar dampaknya bagi masyarakat.

Sejak 2015 Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa betapa pentingnya sertifikat tanah untuk menghindari persoalan sengketa lahan yang menimbulkan kekhawatiran terutama ketika melakukan investasi.

Jokowi menerangkan bahwa terjadinya persoalan sengketa tanah diakibatkan 80 juta lahan yang ditempati masyarakat belum bersertifikat, karena setiap tahunnya sertifikat tanah yang diberikan hanya sebanyak 500 ribu. Artinya masyarakat atau  penduduk yang memiliki lahan harus menunggu 160 tahun.

“Saya perintahkan pada menteri ATR untuk merampungkan tiap tahunnya agar bertambah. Sehingga sampai dengan saat ini dari 46 juta sudah naik menjadi 80, 6 juta sertifikat hak milik,” ungkapnya dalam acara pembukaan GTRA Summit 2022, Kamis (9/6/2022).

Lewat kesempatan tersebut juga Jokowi juga menegaskan tentang bahaya konflik sengketa lahan. Bahkan menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini persoalan tersebut kerap kali membuat masyarakat harus meregang nyawa.

“Bahaya banget yang namanya sengketa tanah. Orang bisa saling membunuh gara-gara ini. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan hati-hati. Hati-hati persoalan yang tidak bisa kita selesaikan merembetnya bisa berdampak pada  sosial dan ekonomi,” ucapnya.

Baca Juga: Tiba di Wakatobi, Presiden Jokowi Langsung ke Marina Togo Mowondu

Dengan bertambah banyaknya persoalan-persoalan yang khusus dan spesifik di pulau-pulau kecil. Terkhusus masyarakat suku Bajo yang hidup di atas air. Presiden Jokowi meminta setiap lembaga untuk saling bahu-membahu bekerja secara terintegrasi. Tidak berjalan sendiri-sendiri agar setiap persoalan dapat diselesaikan.

“Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini, saya harapkan segera bisa mengintegrasikan memadukan seluruh kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah. bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Agar sengketa lahan ini bisa kita selesaikan,” tambahnya

Diakhir sambutan ia meminta seluruh lembaga pemerintah untuk saling terbuka dan saling bersinergi. Berupaya mentoleransi terjadinya kerugian negara, kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat

Senada, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan GTRA Summit merupakan forum untuk membahas berbagai kendala yang terjadi karena irisan kewenangan.

Baca Juga: Bonceng Istri, Jokowi Keliling Kampung Bajo Mola Naik Motor Listrik

"Alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dapat menyelesaikan masalah masyarakat yang tinggal di atas air terutama suku Bajo. Selama ini kami tidak bisa memberikan hak kepada mereka sehingga mereka tidak punya akses ke lembaga keuangan  dan lembaga formal," ujarnya

"Oleh karena itu kami  membuat terobosan untuk memberikan hak guna bangunan (HGB) ini untuk tahap pertama 30 tahun  namun dapat diperpanjang kembali," lanjutnya.

Dirinya berharap dengan diberikan sertifikat tanah  memudahkan masyarakat dapat mengakses lembaga keuangan formal dan  dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Serta dapat memberikan kepastian hukum. (B)

Penulis: Boy Candra Ferniawan

Editor: Musdar