Gubernur LIRA Sulawesi Tenggara Sebut PT KDI Salah Tunjuk Lokasi Jetty

Sedangkan untuk penetapan lokasi jetty PT KDI sesuai dengan Surat Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Khusus Lokal PT Kelompok Delapan Mineral oleh Bupati Konawe Utara nomor: 552 8/343/2011 yang berlokasi di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dengan titik koordinat, Lintang Selatan: 316’0.80”S, Bujur Timur 12219’3.20”E.

Rekomendasi Bupati diberikan hanya dalam kurun waktu satu tahun, namun jika dalam waktu tersebut tidak dapat dipenuhi persyaratannya dengan sendirinya rekomendasi tersebut menjadi gugur atau kadarluasa.

Sehingga berdasarkan kedua surat rekomendasi tersebut, terdapat perbedaan lokasi antara jetty PT Tiran Indonesia dengan PT KDI.

"Jadi jika PT KDI menunjuk atau mengklaim bahwa lokasi jetty PT Tiran Indonesia adalah miliknya itu dia salah menunjuk lokasi jetty, karena sudah jelas dalam rekomendasi Bupati Konawe Utara terdapat perbedaan titik koordinat yang cukup jauh jaraknya," katanya.

"Untuk itu kepada rekan-rekan pihak LSM, kita jangan mau lagi hanya dimanfaatkan oleh PT KDI," tambahnya.

Baca Juga: Makin Longgar, Simak Syarat Naik Pelni Terbaru

Lanjut Karmin, LSM KOMPI Sultra juga dalam penyampaiannya di media telah menyatakan netral atau tidak akan ikut lagi dalam polemik jetty PT Tiran.

"Untuk itu, mari kita akhiri dalam mempersoalkan PT Tiran Indonesia, karena legalitas dari keberadaan jetty Tiran maupun aktivitas pertambangan yang mereka lakukan sudah sangat tepat dan lengkap," ucapnya.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, pihaknya meminta untuk akhiri polemik dan berhenti untuk menghakimi pihak PT Tiran Indonesia, juga patut diapresiasi karena PT Tiran Indonesia sangat bersungguh-sungguh menempuh proses sampai dengan keluarnya izin dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Sebaliknya, atas rekomendasi yang pernah diberikan kepada PT KDI yang diberikan dalam jangka waktu tertentu ternyata tidak mampu menyelesaikannya. Jadi kata dia, pihak PT KDI sebaiknya jangan terus-terus memanipulasi yang seolah-olah di mata publik benar dan pihak PT Tiran Indonesia yang bersalah.

“Mohon maaf, kami dari pihak LIRA Sultra tidak mau lagi terkecok dengan permainan ala baru KDI ini," tegas Karmin.

Lebih lanjut Karmin mengungkapkan, untung saja manajemen PT Tiran Indonesia sangat baik kepada masyarakat, atau pun kelompok masyarakat yang telah tergiring pola main PT KDI, namun pihak PT Tiran Indonesia tetap saja bersabar meladeni itu semua. Bahkan selalu berusaha untuk menghindari benturan di lapangan.

“Atas itu semua, pihak LIRA Sultra ikut memberikan apresiasi kepada PT Tiran Indonesia”, tuturnya.

Selain itu juga, pihaknya secara obyektif melihat atau mencermati titik persoalan yang telah menjadi polemik selama ini, tentu semua pihak yang berkenpentingan bisa memilih jalur diplomasi agar tidak berdampak pada tenaga kerja yang selama ini.

Tenaga kerja mengantungkan hidupnya pada perusahaan PT Tiran Indonesia dengan jumlah 2 ribuan tenaga kerja atau menghidupi 8 ribuan anggota keluarga, akan kehilangan pekerjaan jika polemik ini terus digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak tau pokok permasalahan yang ada

DPW LIRA Sultra melalui wawancara di beberapa media meminta kedua wilayah ini yaitu Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaaan, yang benar-benar ingin memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Konawe Utara dan Morawali.

Selama ini juga Tiran Group telah membangun pabrik gula, peternakan, unilever, pertambangan dan sudah mempekerjakan 7 ribu karyawan dan telah menghidupi 30 ribuan anggota keluarganya. Maka ini aset yang harus dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan PT KDI hanya bermodalkan “JO-Joan” dan selalu bermusuhan dengan perusahaan di sekitarnya yang selalu gonta-ganti JO dan dampaknya hanya menimbulkan kegaduhan.

Baca Juga: Asosiasi Pengusaha Muslim Sambangi Kantor Media Telisik.id, Silaturahmi dan Jajaki Kerjasama

"Ini menandakan bahwa PT KDI tidak mampu dalam mengelola perusahaan atau hanya bermodalkan rekomendasi," jelasnya.

Perlu dipahami, urusan perbatasan adalah urusan pemerintah, jangan melibatkan investor. Hal ini sejalan dengan arahan bapak Presiden Jokowi bahwa beri karpet merah bagi pelaku investasi di daerah.

Karmin juga menegaskan kembali, saat ini PT Tiran Indonesia hadir di Sulawesi Tenggara adalah betul-betul memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat.

“Yang secara kebetulan Owner perusahaan Tiran ini juga adalah orang pribumi yang punya perhatian baik pada daerah kita tercinta ini. Tentu kami dari LIRA patut memberikan informasi pada publik berdasarkan fakta-fakta yang di miliki PT TIRAN Indonesia, sama sekali kami tidak cari panggung dalam mengakhiri polemik ini, hanya semata-mata bisa mendorong investasi para pengusaha pribumi bisa nyaman di wilayah Sultra," tutupnya. (C-Adv)

Reporter: Ibnu Sina Ali Hakim

Editor: Kardin