Ini Titik Rawan Banjir di Muna Barat

Putri Wulandari, telisik indonesia

Kamis, 18 Januari 2024

0 dilihat

Pj Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, menginstruksikan untuk melakukan pembersihan lingkungan di tiap wilayah untuk menghindari banjir. Foto: Putri Wulandari/Telisik

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Terdapat dua wilayah besar di Muna Barat tergolong rawan banjir. Kepala desa dan camat diinstruksikan untuk melakukan pembersihan saluran air di tiap wilayah saat musim hujan.

Fenomena selama ini, di Muna Barat ketika musim hujan dan angin kencang, sering terjadi banjir serta pohon-pohon banyak yang tumbang dan menimpa rumah.

Pj Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, memberi instruksi kepada kepala desa, lurah, dan camat untuk melakukan kegiatan pembersihan lingkungan di wilayah masing-masing, utamanya pembersihan got dan saluran air.

Banjir yang sering terjadi dikarenakan saluran-saluran air yang kurang mendapat perhatian, sehingga ia menegaskan kepada instansi terkait seperti PUPR, BPBD, dan DLH untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan camat agar melakukan pembersihan lingkungan.

Selanjutnya, ia mengarahkan BPBD untuk melihat pohon-pohon besar yang berdekatan dengan rumah warga, supaya diamankan atau ditebang, karena saat musim hujan seperti saat ini terlebih saat angin kencang, banyak pohon yang tumbang dan menimpa rumah warga.

"Tolong diamankan pohon-pohon besar di sekitar lingkungan warga, dan kepala desa serta camat segera melaporkan kepada dinas-dinas terkait," ungkapnya.

Baca Juga: Banjir di Kolaka Utara Rusak Infrastruktur Jalan dan Kebun Warga

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Muna Barat, Karimin mengatakan, mengantisipasi terjadinya banjir, sesuai arahan Pj bupati, pihaknya akan segera tindak lanjuti untuk melakukan pembersihan saluran-saluran air, mulai dari drainase atau deker yang tersumbat. Namun pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama camat dan kepala desa.

"Nanti kita akan bekerja sama dengan para kepala desa untuk menindaklanjuti hal tersebut," ungkapnya.

Terkait daerah di Muna Barat yang rawan banjir, terdapat di dua wilayah besar yaitu di Tiworo Raya dan Kusambi Raya karena dua wilayah tersebut berada di dataran rendah.

Untuk daerah Kusambi, yang paling sering terjadi banjir yaitu di Lakawoghe, Guali, Lapokainse, Wakoila, Sawerigadi, dan Lombu Jaya. Untuk wilayah Tiworo yaitu di Tiworo Selatan dan Tiworo Tengah, banyak desa-desanya mengalami banjir.

Dalam penanganan tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya tiap kali banjir melanda dua wilayah tersebut. Misalnya saat banjir di Guali tahun 2022, pihaknya membuat saluran drainase dan air genangan tersebut langsung dialiri ke Kali Guali, kemudian di depan Bandara Sugimanuru juga sering terjadi genangan, maka pihaknya membuat drainase untuk mengalirkan air ke kali.

Di Desa Lombu Jaya, pihaknya telah melakukan penggalian, dan membuat drainase jalan dan saluran yang tembus ke kali, sehingga saat ini desa tersebut sudah bisa menanam, sebab beberapa tahun desa ini tidak bisa menanam di musim barat karena terjadi genangan.

Walaupun masih ada bagian yang mengalami genangan di desa tersebut, karena wilayah itu masuk kategori dataran yang sangat rendah walaupun telah dibuatkan drainase.

"Jadi itu pencegahannya, kami lihat titik-titik yang memang rawan banjir," ungkapnya.

Pada tahun 2023 lalu, banyak rumah, sekolah dan lingkungan warga yang tertimpa pohon. Misalnya kasus pohon tumbang di SMP Negeri 1 Tikep, dimana ruang belajar dan laboratorium tertimpa pohon.

Baca Juga: Dua Wali Kota Menjabat, Warga Kota Kendari Masih Terendam Banjir

Kemudian, di Desa Marobea Desember 2023 lalu, rumah warga tertimpa pohon akibat tumbangnya pohon kumbou yang berada di sekitar rumah tersebut.

Karimin mengatakan, untuk pencegahan bencana tersebut, ia mengaku telah selalu mensosialisasikan ke masyarakat agar tidak memelihara pohon tinggi di sekitar rumah. Tetapi tak bisa dipungkiri, masih banyak pohon tinggi yang ada di sekitar rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Untuk anggaran bencana, ia mengaku tak mempunyai anggaran khusus di DPA, tetapi bisa memakai biaya tak terduga (BTT), yang mana dana ini dipakai jika BPBD merasa sangat membutuhkan untuk mencegah terjadinya bencana alam.

"Artinya, dana itu tersedia, hanya bukan di DPA BPBD. Jadi kami menunggu arahan bupati dan bupati yang mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan penggunaan dana BTT," tandasnya. (B)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS