Jawa Timur Butuh Posko dan Pusat Pengaduan Online TPPO

Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia

Rabu, 28 Juni 2023

0 dilihat

Jawa Timur Butuh Posko dan Pusat Pengaduan Online TPPO

anggota DPRD Hari Putri Lestari, saat menjelaskan pentingnya posko pengaduan online terkait upaya pencegahan TPPO di Jawa Timur: Foto: Ist.

" Keberadaan posko untuk pengaduan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Timur mendesak sekali untuk didirikan. Pasalnya, selama ini, di warga Jawa Timur selalu mendominasi menjadi korban TPPO "

SURABAYA, TELISIK.ID - Keberadaan posko untuk pengaduan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Timur mendesak sekali untuk didirikan. Pasalnya, selama ini, di warga Jawa Timur selalu mendominasi menjadi korban TPPO.

"Posko dan pengaduan online melalui medsos juga sangat mendesak sekali untuk segera didirikan di Jawa Timur untuk mencegah TPPO," jelas Anggota komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari (HPL), Rabu (28/6/2023).

HPL mengatakan, untuk pencegahan adanya tingginya TPPO tersebut perlu adanya sosialisasi sampai tingkat bawah bahkan tingkat sekolah dasar bahaya dan pentingnya upaya pencegahan TPPO tersebut.

"Paling banyak kan ada di tingkat desa atau pelosok. Perlu ada sosialisasi secara masif dan aktif tentang TPPO. Jangan sampai ada peningkatan hal tersebut," jelasnya.

Baca Juga: Dominasi Perempuan, Ini Jumlah DPT Pemilu 2024 di Jawa Timur

Politisi PDIP itu mengatakan, tak hanya itu untuk pencegahan, peran aktif kepala desa untuk mencari informasi terkait warganya yang akan mengajukan ijin untuk bepergian luar negeri atau luar pulau.

"Bisa ditanya lebih dalam urusan warganya jika mengajukan perjalanan ke luar negeri atau luar pulau. Dengan memberikan sosialisasi ke warganya juga persyaratan untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang benar. Jangan sampai warganya jadi korban TPPO," jelasnya.

Sedangkan untuk sektor pemerintah, lanjut wanita yang juga aktif di sejumlah lembaga sosial ini mengatakan, pemerintah harus juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang benar-benar penyalur tenaga kerja terutama ke luar negeri.

"Periksa perijinannya dan cek bagaimana perusahaan tersebut memberlakukan pekerja migran yang akan diberangkatkan. Bahkan jika mereka ada ijinnya mati bisa ditutup," jelasnya.

Beberapa hari lalu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima 6 PMI asal Jawa Timur yang merupakan korban TPPO di Thailand. Para PMI tersebut berasal dari Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Diantaranya berinisial ZR, MNI, AS, AR S, M TAS dan BP.

Terkait TPPO, Khofifah berpesan bagi warga Indonesia yang akan mengambil keputusan bekerja di luar negeri agar memastikan proses yang dilalui sesuai prosedur. Dan jangan pernah mencoba secara non prosedural atau tidak resmi.

Baca Juga: 6 Pekerja Migran Asal Jawa Timur Selamat dari Korban Perdagangan Orang di Thailand

Ditambahkan, terdapat beberapa langkah preventif yang perlu dilakukan dari skala kecil yakni di tingkat desa atau kelurahan dengan sinergi tri parthit antara kades, lurah dengan Bhabinsa dan Babinkamtibmas. Terlebih, setiap warga yang akan meninggalkan daerahnya dalam waktu lama, tidak mungkin lepas dari laporan kepada lurah dan kepala desa.

“Maka sangat penting untuk terus melakukan monitoring terhadap pergerakan warganya. Terutama di desa-desa yang memang terkonfirmasi warganya ada kecenderungan untuk bekerja di luar negeri,” tandasnya. (B)

Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS