Jokowi Komitmen Penyetaraan Hak Penyandang Disabilitas
Marwan Azis, telisik indonesia
Kamis, 03 Desember 2020
0 dilihat
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Foto: Ist.
" Payung regulasi rasanya sudah cukup banyak dan kalau memang sangat-sangat diperlukan, saya siap untuk menerbitkan peraturan lagi. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2020 harus dijadikan momentum untuk menegaskan kepedulian.
Selain itu, momentum ini memperkuat solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas dari paradigma karitatif dan charity based menjadi paradigma yang human right based.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan virtual pada peringatan HDI Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (3/12/2020).
Peringatan HDI tahun ini mengusung tema “Not All Disabilities Are Visible” atau Tidak Semua Disabilitas Bisa Terlihat.
Jokowi mengatakan, pemerintah berupaya secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Baca juga: SK Honorer Jadi PPPK Terbit 1 Januari 2021
Mulai dari menjamin akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan serta membangun infrastruktur yang mudah diakses untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas.
Dalam upaya itu, lanjut Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan maupun regulasi.
“Payung regulasi rasanya sudah cukup banyak dan kalau memang sangat-sangat diperlukan, saya siap untuk menerbitkan peraturan lagi,” ujarnya.
Hanya saja, tambah Jokowi, payung regulasi tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya implementasi yang baik.
“Peraturan yang baik, rencana yang baik tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah diimplementasi. Sekali lagi, kuncinya adalah diimplementasi,” ungkapnya.
Baca juga: 18 Nama Calon Anggota Ombudsman Diajukan Jokowi ke DPR
Selain itu, Jokowi juga mengatakan, tugas selanjutnya adalah memastikan semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik, dieksekusi dengan tepat, dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas.
Ia menilai keberadaan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sangat strategis untuk mewujudkan hal tersebut.
“Saya mengharapkan kehadiran Komisi Disabilitas akan menjadi tonggak penting untuk mempercepat pelaksanaan visi besar kita terhadap penyandang disabilitas,” tuturnya.
Jokowi menekankan, semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus aktif mendukung, mulai dari sinkronisasi data penyandang disabilitas secara nasional, pelibatan para penyandang disabilitas dalam pembuatan dokumen Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah, serta mengawal implementasinya agar semua rencana aksi berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh para penyandang disabilitas.
“Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah,” pungkasnya. (C)
Reporter: Marwan Azis
Editor: Fitrah Nugraha