Kandidat Tuding Ada Intervensi Petahana Pemilihan Rektor UHO, Ini Beberapa Pelanggaran yang Diungkap

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Minggu, 11 Mei 2025

0 dilihat

Dr. Muhammad Zein (kiri) mengkritik Pilrek UHO 2025 dan sebut cacat prosedur dan etika. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Proses pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari periode 2025–2029 yang sementara berjalan mendapat protes dan dianggap cacat prosedural.

Dr. Muhammad Zein, salah satu kandidat yang gagal masuk tiga besar, melontarkan tudingan tajam terkait dugaan intervensi dan pelanggaran aturan oleh Rektor petahana Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu.

Ia menyebut adanya “cawe-cawe” dalam berbagai aspek penting seperti penjadwalan penjaringan, penyusunan statuta baru, hingga pembentukan senat yang ditengarai telah dikondisikan sejak awal.

Zein mengungkap berbagai dugaan pelanggaran dan intervensi yang menurutnya merusak prinsip demokrasi kampus. Ia menyoroti sejumlah kejanggalan sejak tahap awal penjaringan hingga penetapan tiga besar calon Rektor UHO.

Menurut Zein, tahapan penjaringan yang dimulai pada 10 April 2025 telah melanggar Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 19 Tahun 2017.

Ia menjelaskan bahwa penjaringan seharusnya dilakukan paling lambat lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor. Sementara masa jabatan Rektor UHO saat ini baru berakhir pada 2 Juli 2025.

"Saya tegaskan bahwa sejak awal saya sudah menduga bahwa Rektor Universitas Halu Oleo (Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu) tidak melaksanakan Peraturan Menteri. Tahapan penjaringan dimulai terlambat dan itu melanggar aturan," tegas Zein, Minggu (11/5/2025).

Baca Juga: Air Kali Tunggala Kendari Berubah Warna Hitam, Warga Duga dari Lindi TPA

Zein juga mengkritik keras statuta UHO Tahun 2025 yang menurutnya tidak pernah dibahas dalam forum senat. Hal ini, katanya, memperkuat dugaan bahwa statuta disusun sepihak untuk mengakomodasi kepentingan tertentu.

"Statuta UHO 2025 diduga tidak dibahas dalam rapat senat. Beberapa petinggi senat yang saya konfirmasi pun tidak tahu-menahu soal statuta tersebut. Saya menduga statuta ini dijadikan alat manipulasi," tambahnya.

Perubahan drastis dalam keanggotaan senat UHO juga menjadi sorotan. Zein mengungkap bahwa keanggotaan senat telah berubah tiga kali hanya dalam dua tahun, yang terakhir mengurangi jumlah anggota dari 121 menjadi 49 orang.

"Perubahan ini sangat janggal. Dari 115 orang menjadi 121, lalu turun drastis ke 49 orang. Saya menduga kuat ini disengaja agar suara senat bisa diarahkan," tuturnya.

Zein juga menyebut Peraturan Rektor UHO Nomor 1 Tahun 2025 sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan karena menutup kesempatan dosen untuk mengikuti pemilihan anggota senat.

"Peraturan ini mengekang partisipasi dosen dalam proses pemilihan anggota senat. Ini pelanggaran administratif dan bentuk penyalahgunaan wewenang normatif," katanya.

Terkait proses pemilihan Rektor, Zein menilai pemberlakuan statuta 2025 sangat tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan, yang berimbas pada kualitas demokrasi kampus.

"Statuta 2025 diberlakukan di tengah proses pemilihan, yang seharusnya sudah dimulai sejak Februari. Saya menduga, statuta digunakan untuk mengatur arah pilihan anggota senat," jelasnya.

Ia juga mengkritisi ketidaksesuaian batas usia maksimal anggota senat yang diatur dalam peraturan internal UHO.

Menurut Zein, ketentuan usia dalam peraturan Rektor adalah 65 tahun, berbeda dari statuta dan peraturan senat yang menetapkan usia 60 tahun. Ia menyebut aturan ini sebagai tindakan melampaui kewenangan.

"Pengaturan usia ini saya duga untuk mempertahankan figur yang menguntungkan Rektor. Ini bentuk manipulasi aturan yang merugikan," ucap Zein.

Zein menuding adanya intervensi Zamrun Firihu dalam pembentukan senat yang sangat berpengaruh pada hasil pemilihan Rektor. Ia merasa bahwa prosesnya sudah dikondisikan sejak awal, sehingga tidak mencerminkan aspirasi sivitas akademika.

"Senat Fakultas sudah dikondisikan. Kandidat tertentu sudah ditetapkan diam-diam agar terbentuk senat yang loyal kepada Rektor. Ini mencederai demokrasi kampus," tegasnya.

Bentuk “cawe-cawe” Rektor, menurut Zein, terlihat dalam tiga aspek, yakni manipulasi aturan, intervensi dalam pembentukan senat, dan penentuan jadwal pemilihan yang sangat singkat.

Ia mengungkapkan bahwa calon ditetapkan pada 5 Mei 2025, namun pemilihan tiga besar dilakukan hanya tiga hari kemudian, pada 8 Mei 2025.

"Kami hanya punya waktu tiga hari. Itu tidak adil. Seharusnya ada waktu minimal dua hingga tiga minggu untuk sosialisasi. Ini bukti nyata bahwa Pilrek UHO 2025 telah dikondisikan," katanya.

Zein juga menyinggung tidak adanya transparansi dalam proses pemilihan tiga besar. Ia menyatakan bahwa undangan yang diterima adalah untuk pemaparan visi dan misi, bukan untuk pemilihan.

Namun faktanya, pemilihan dilakukan di tempat berbeda hanya beberapa jam setelah pemaparan.

"Kami berdua dengan Prof. Edy Karno tidak diberi kesempatan menyaksikan proses pemilihan. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pemilihan dilakukan dengan skenario tertentu," jelasnya.

Ia menolak hasil pemilihan tiga besar yang menurutnya tidak adil dan sarat intervensi. Zein menyebut bahwa dirinya tidak memperoleh satu suara pun, yang ia anggap sebagai bukti pengondisian suara.

"Saya tegaskan, kalau proses dilakukan secara adil dan tidak ada intervensi, saya akan terima apapun hasilnya. Tapi yang terjadi tidak demikian," ucapnya.

Terkait ikrar siap menang dan siap kalah, Zein menyebut bahwa ia setuju secara prinsip, namun realitas di lapangan sangat berbeda.

"Ikrar itu hanya tameng. Faktanya, intimidasi dan cawe-cawe sangat terasa. Ikrar tidak mencerminkan kenyataan proses pemilihan," ujarnya.

Zein kemudian menyampaikan enam tuntutan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI.

Tuntutan Zein di antaranya menghentikan dan mengevaluasi seluruh tahapan pemilihan Rektor UHO, memberi waktu cukup bagi calon untuk sosialisasi, serta menonaktifkan Rektor petahana agar pemilihan berjalan lebih objektif dan demokratis.

"Saya minta agar pemilihan diulang dan anggota senat yang dipilih secara tidak demokratis dievaluasi. Harus ada tindakan tegas agar kampus ini tidak terus-menerus dikuasai oleh praktik otoriter," pinta Zein.

Sebelumnya, proses pemilihan calon Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) periode 2025–2029 menyisakan tiga nama yang selanjutnya akan diserahkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Baca Juga: Satu Pelaku Judi Sabung Ayam Dibekuk Bersama Tiga Ekor Ayam di Kendari

Pada penjaringan sebelumnya terdapat enam nama yang bersaing. Namun, dalam tahap penyaringan hanya tiga nama yang terpilih dengan peringkat perolehan suara terbanyak.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor (Pilrek) UHO 2025, Prof. Weka Widayati, mengungkapkan bahwa proses pemilihan berlangsung kondusif dan lancar, dihadiri oleh 49 anggota senat universitas yang seluruhnya memberikan suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, tiga kandidat yang melaju ke tahap selanjutnya adalah Prof. Dr. Armid memperoleh 32 suara, Prof. Dr. Ruslin 11 suara, dan Prof. Dr. Takdir Saili meraih 4 suara.

Sementara tiga kandidat lainnya, Prof. Edi Karno dan Prof. Yusuf Sabilu masing-masing meraih 1 suara, dan Dr. Muhammad Zein Abdullah tanpa dukungan.

“Ketiga nama ini akan kami usulkan ke Kemdiktisaintek sesuai jadwal, yakni pada tanggal 14–15 Mei. Setelah itu, akan ada tahapan wawancara dan seleksi lanjutan yang sepenuh yang menjadi kewenangan kementerian,” jelas Weka, Kamis (8//5/2025).

Pemilihan rektor dijadwalkan akan berlangsung pada 2 Juni 2025, setelah seluruh proses klarifikasi dan penetapan di tingkat kementerian selesai.

Terkait  tudingan tersebut, belum ada konfirmasi dari pihak UHO dan Rektor Prof. Muhammad Zamrun Firihu. Telisik.id masih berupaya mengumpulkan informasi lebih lanjut. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS