Kepala BKPSDM Sebut Mutasi Guru untuk Peningkatan Kompetensi
Sunaryo, telisik indonesia
Sabtu, 27 Maret 2021
0 dilihat
Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke. Foto: Sunaryo/Telisik
" Hanya momennya yang bertepatan (usai Pilkada). Kalau mereka yang berpikiran politik, pasti digiring akibat dendam, sampai kapan pun, mau tahun depan pasti begitu (dendam politik) "
MUNA, TELISIK.ID - Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna kembali ancang-ancang akan melakukan mutasi terhadap para guru SD dan SMP.
Pada mutasi gelombang kedua ini, instansi yang dipimpin Sukarman Loke itu telah menyiapkan 225 guru yang akan disebar di 22 kecamatan.
Mutasi itu, tentunya tidak akan merugikan para tenaga pengajar dalam memperoleh hak-hak mereka, seperti tunjangan profesi sertifikasi.
Sukarman mengatakan, persoalan mutasi tidak usah terlalu dipolemikan. Sebab, mutasi bukan hal yang baru di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN). Mutasi sebagai bentuk penyegaran sekaligus untuk peningkatan kompetensi bagi para guru.
Lebih lanjut, ia mencontohkan bahwa guru di SMP 2 Raha dipindahkan ke Tongkonu. Di tempat baru itu, guru tersebut dapat menerapkan tutor sebaya seperti di sekolah sebelumnya.
Begitu juga, guru dari luar kota dipindahkan ke kota dapat memahami proses pembelajaran yang ada di sekolah baru. Sehingga, ketika mereka dipindahkan ketempat lain lagi, ilmu yang didapat dapat diterapkan.
"Jadi bukan hukuman, melainkan untuk peningkatan kompetensi mereka," kata Sukarman, Sabtu (27/3/2021).
Baca Juga: Kenapa Hari Teater Sedunia Dirayakan 27 Maret? Ini Ulasannya
Mutasi guru dan staf, menurut mantan Asisten II itu, semestinya sejak tahun lalu dilakukan, namun karena pertimbangan Pilkada, bisa mengganggu proses belajar mengajar, sehingga mutasi urung dilakukan. Karena itu, mutasi dilakukan setelah Pilkada.
"Hanya momennya yang bertepatan (usai Pilkada). Kalau mereka yang berpikiran politik, pasti digiring akibat dendam, sampai kapan pun, mau tahun depan pasti begitu (dendam politik)," terangnya.
Ia juga menegaskan, persoalan mutasi sama sekali bukan karena dendam politik dari bupati, wakil bupati maupun sekda. Semuanya murni untuk penyegaran dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan.
"Tidak ada namanya dendam, kita semua adalah family," pungkasnya. (B)
Reporter: Sunaryo
Editor: Fitrah Nugraha
_(78).webp)
