Kesehatan dan Demam Hilirisasi

Zaenal Abidin, telisik indonesia

Sabtu, 06 Januari 2024

0 dilihat

Zaenal Abidin, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia Periode 2012-2015. Foto: Ist.

Oleh: Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia Periode 2012-2015

PADA Rabu, 27 Desember 2023 lalu, penulis diminta menjadi nara sumber oleh salah satu channel podcast. Podcast dipandu oleh seorang host yang cukup memahami topik yang diperbincangkan, yakni: “Kesehatan Tolok Ukur Kemajuan”. Obrolan mengalir, santai dan menarik.

Topik kesehatan memang selalu menarik, sebab orang memiliki pemahaman dan pengalaman tentang sehat maupun sakit. Dan juga karena kondisi sehat merupakan kehendak dari semua orang, baik secara individu, keluarga, masyarakat dan bangsa.  

Suatu bangsa tidak dapat dikatakan maju, adil, dan sejahtera, bila derajat kesehatan rakyatnya masih buruk. Masih banyak stunting, kurang gizi, skabies, kusta, tb (tuberkulosis) dan penyakit lainnya. Bagi Indonesia yang mencita-citakan Indonesia Emas 2045 tentu hal tersebut perlu mendapat perhatian.  

Begitu pentingnya kondisi sehat ini sehingga dikategorikan sebagai investasi dan hak asasi manusia (HAM). Bahkan di dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 terdapat salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia, yakni: “Memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan tersebut sangat dekat dengan kalimat “Meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia”

Sehat dan Kesehatan

Dalam percakapan sehari-hari, sehat dan kesehatan lebih sering diingat ketika ada sanak keluarga yang sakit atau kita sendiri yang sakit. Di sini, sehat dan kesehatan dilihat dari sisi sakit dan kesakitannya.

World Health Organization (WHO) merumuskan bahwa sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat. Selanjutnya beberapa ahli menambahkan sehat spiritual sebagai bentuk penghambaan makhluk kepada penciptanya.

Sehat spiritual diimplementasikan dalam bentuk praktik keberagamaan yang taat. Secara sederhana sehat spiritual adalah harmonisnya relasi makhluk dengan Tuhannya, sehingga sifat-sifat ketuhanan diimplementasikan dalam kehidupan di dunia ini.

Dengan demikian ruang lingkup kesehatan itu meliputi 4 aspek: Sehat badan, Sehat jiwa, Sehat sosial, Sehat spiritual. Kempat komponen tersebut merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam diri manusia.

Empat komponen kesehatan di atas tercantum di dalam definisi kesehatan pada UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan UU Kesehatan sebelumnya. Namun, pada UU Omnibus Kesehatan No.17 Tahun 2023, “Sehat spiritual” tidak dimasukkan lagi. Alasannya: Kurang tahu. Tanyakan ke pembentuk UU.  

Baca Juga: Sambut Rakernas IDI di Kendari: Satu Sehat untuk Seluruh Rakyat Indonesia

UU No.17 Tahun 2023 hanya menyebutkan “Sehat fisik, Jiwa, dan Sosial.” Sehat Fisik dan Jiwa diuraikan di dalam Batang Tubuh, namun “Sehat Sosial “tidak disebutkan sama sekali. Mengapa? Tidak tahu. Tanyakan kepada pembentuk UU.  

Di balik kata sehat dan kesehatan terdapat pula kata sakit. Sakit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan sebagai rasa tidak naman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita demam, sakit perut, dan sebagainya.  

Sakit juga diartikan sebagai suatu keadaan yang menyebabkan seseorang dianggap tidak dapat melakukan tugasnya. Tentu tidak dapat melakukan tugas ini tidak lepas dari adanya gangguan pada empat aspek yang di sebutkan di atas.

Bagaimana Membuat Masyarakat Sehat?

Pada masa lampau terdapat dua tokoh kesehatan yang sangat terkenal. Mereka adalah Asclepius dan Higeia. Kedua tokoh ini memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda tentang kesehatan. Asclepius, melihat dan memberikan pandangan tentang kesehatan melalui pendekatan pengobatan (kuratif) penyakit hingga sehat kembali.

Higeia, lebih menekankan konsep kesehatan melalui pendekatan preventif dan promotif. Pendekatannya kepada penanganan masalah kesehatan. Higeia, menghindari makanan/minuman obat, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan melakukan olahraga.  

Dengan makin majunya ilmu kesehatan dan kedokteran pendekatan kedua tokoh kesehatan di atas dapat dipadukan dan disempurnakan. Walau dalam praktiknya, program kuratif masih sering menjadi primadona pemerintah.  

Ketika program kuratif menjadi primadona pembangunan kesehatan maka sebagian besar sumber daya dan sumber dana dialokasikan untuk memperkuatnya. Pemerintah makin gencar mendorong pembangunan rumah sakit, pengadaan obat, impor alat kesehatan, dan seterusnya. Sementara program promotif dan preventif, terutama untuk lingkup upaya kesehatan masyarakat (UKP) terkesan dikesampingkan atau dikebelakangkan.  

Seolah-olah menunggu rakyat sakit baru diurus, dirawat dan diobati di rumah sakit. Bila sakitnya parah maka alat yang digunakan pun lebih canggih dan kemungkinan dirawat di ICU dengan waktu perawatan yang cukup lama. Artinya, biaya perawatan dan pengobatan pun bertambah. Karena itu, tidak salah bila ada sebagian orang berkata, “telah terjadi bisnis atas penderitaan dan kesakitan rakyat dan negara melakukan pembiaran atas kejadian tersebut.”  

Mengutamakan Hulusasi

Meski dalam kampanye Pilpres 2024 terjadi demam “hilirisasi”, namun penulis berharap agar profesi dan tenaga kesehatan tidak ketularan demam hilirisasi. Sebab, bila profesi dan tenaga kesehatan ikut latah maka makin terbengkalailah program hulu dari kesehatan. Terabaikan pula program promotof preventif yang sasaran dan target yang lebih luas itu.

Pemerintah pun disibukkan dengan paradigma sakit. Mendirikan sebanyak mungkin rumah sakit dengan peralatan canggih, dan memperbanyak ICU. Semoga saja tidak ada yang berpikir untuk memperbanyak kamar jenazah, ruang pemulasaran jenazah, mobil jenazah, dan area pemakaman sebagai bisnis baru yang menjanjikan.  

Kini saatnya pemerintah Indonesia mengedepankan paradigma sehat dengan mengutamakan pembangunan sektor hulu kesehatan. Apa sektor hulu kesehatan itu? Hulu dari kesehatan adalah pemerintah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sehat.

Hulu dari kesehatan adalah pemerintah mengubah cara berpikir dan cara pandangnya tentang sehat. Mengubah cara pandang masyarakat dari paradigma sakit menjadi paradima sehat. Bahwa sehat itu tidak sama dengan sakit. Berpikir bahwa sakit adalah dampak dari gagalnya pelaksanaan pembangunan kesehatan.  

Bahwa banyaknya pasien memenuhi ruang perawatan rumah sakit bukanlah pertanda keberhasilan. Melainkan pertanda gagalnya negara menyehatkan rakyatnya. Sakit dan dirawat di rumah sakit itu bukanlah cita-cita dari rakyat. Sekalipun dalam perawatannya menggunakan peralatan canggih dan ruangan perawatan mewah.

Hulu dari kesehatan juga bermakna pemerintah memberi keteladanan cara berperilaku hidup sehat yang benar dan baik. Mencegah yang sehat agar tidak berisiko sakit. Mencegah yang berisiko sakit agar tidak jatuh sakit. Mencegah yang sedang sakit agar tidak bertambah parah sehingga membutuhkan biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.

Baca Juga: Tema Kesehatan dalam Pusaran Debat Pilpres 2024

Hulu dari kesehatan juga dapat berarti bahwa pemerintah menjadikan kebutuhan dasar kesehatan dan pelayanan dasar kesehatan sebagai orientasi utama pembangunan kesehatannya. Pemerintah meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat dan menyediakan lapangan kerja.  

Pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih dan udara bersih. Menciptakan kedaulatan pangan, sandang dan papan yang terjangkau. Membangun kota dan desa sehat, hutan kota, taman dan ruang terbuka untuk tanpa berbayar untuk olah raga dan rekreasi. Menyehatkan lingkungan, memperbaiki sanitasi dan MCK, dan seterusnya. Semua itu adalah hulu dari kesehatan.

Catatan Akhir

Sehat adalah tangga pertama bagi rakyat suatu negara untuk memasuki pintu gerbang kemakmurannya. Negara adil dan makmur tidak akan tercapai tanpa rakyat dan masyarakat sehat walfiat. Karena itu, untuk menjadi bangsa yang sehat walafiat maka negara perlu membangun hulu dari kesehatan serta memaksimalkan program promotif dan preventif.

Program promotif dilakukan agar terjadi peningkat pengetahuan dan pemahaman serta perubahan pola pikir dari paradigma sakit menuju paradigma sehat. Sedang program preventif dilaksanakan untuk mencegah rakyat yang sehat menjadi berisiko sakit atau sakit. Dan juga tidak menjalankan agenda pembangunan yang dapat merugikan kesehatan masyarakat, sekalipun pembangunan tersebut menjanjikan keuntungan finansial yang sangat fantastis.  

Visi dan misi calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024  pun seharusnya berwawasan kesehatan dan berparadigma sehat. Berorientasi kepada hulu dari kesehatan. Bukan hilirisasi. Dan untuk menjalankannya kelak tidak cukup dengan menyerahkan sepenuhnya kepada menteri kesehatannya. Sebab terdapat banyak hal di sektor hulu kesehatan yang tidak berada di bawah kendali kementerian kesehatan.  

Karena itu, siapa pun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden  2024, maka tugas utamanya adalah berkoordinasi dan menyamakan persepsi atas visi-misi serta paradigma pembangunannya.

Menyamakan persepsi dengan para pembantunya, organisasi profesi dan tenaga kesehatan, serta tentu saja dengan seluruh rakyat Indonesia. Semoga asah masyarakat Indonesia akan kesehatan dapat diwujudkan. Wallahu a'lam bishawab. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS