Khofifah Akui Ada Kecurigaan Politisasi di Acara Muslimat NU, Jokowi: Pemilu Jangan Jadi Ajang Saling Hujat

Baca Juga: Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani: Saya Bekerja

Meski begitu, Khofifah menegaskan tidak ada yang harus dicurigai dalam kegiatan Harlah Muslimat NU.

Kalaupun ada kelompok yang mencurigai Harlah Muslimat NU dipolitisasi, Khofifah menyebutnya sebagai pihak yang memiliki hati yang curiga.

“Kemudian tausiah NU, saya rasa ndak ada sesuatu yang patut dicurigai, kecuali yang memang hatinya curiga,” kata dia.

Menyangkut posisinya sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU dan Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) 2022-2027, Khofifah memahami berpotensi memunculkan tudingan bahwa NU akan dipolitisasi. Karena itu, dia memastikan akan nonaktif dari kepengurusan organisasi ini.

“Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif. Besok insyaallah baru masuk TKN,” ujarnya memastikan.

Khofifah beberapa hari lalu sudah mengumumkan dirinya bergabung dengan TKN Prabowo-Gibran. Namun, dia kembali meyakinkan masyarakat yang masing-masing mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), dan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD bahwa warga NU tetap netral.

Khofifah menegaskan tidaka ada imbauan untuk mengajak warga NU, terutama Muslimat NU, untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.  

“Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya,” kilahnya.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, sebelumnya meminta Khofifah nonaktif dari Ketum PP Muslimat NU bila resmi telah terdaftar dan bergabung ke TKN Prabowo-Gibran.

“Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat,” kata Yahya.

Ketua cabang dan wilayah NU yang terlibat dalam pencalonan legislatif, kata Yahya, juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti oleh yang lain warga NU.

Yahya juga menegaskan, secara kelembagaan, NU tidak terlibat kampanye atau memberi dukungan dalam Pilpres 2024. Namun, PBNU memberi kebebasan kepada warga NU untuk menentukan pilihan politik.

“Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat,” tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir di Harlah Muslimat NU di GBK, meminta masyarakat tidak boleh saling menjelekkan dan mengadu domba karena berbeda preferensi politik.

Baca Juga: Bakal Dibuka Tiga Kali Periode, Ini Formasi dan Jadwal Rekrutmen CPNS 2024

“Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama warga berkelahi, juga tidak boleh. Jangan mau kita diadu domba seperti itu, dibenturkan seperti itu, dipecah belah seperti itu,” pinta Jokowi.

Jokowi tak berharap Pemilu jadi ajang saling menghujat antarpendukung masing-masing pasangan capres-cawapres. Dia menilai hal yang lebih penting adalah menjaga keutuhan, persatuan dan kerukunan bangsa.

“Mari perkuat silaturahmi agar situasi tetap sejuk, rukun. Saya tahu Muslimat NU paling bisa soal ini dan harus saya akui ibu-ibu memang paling juara,” katanya.

Harlah ke-78 Muslimat NU turut dihadiri Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf; Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; dan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Fitrah Nugraha

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS