Koalisi NGO Soroti Rencana Uji Kelayakan, Desak DPR Tolak Calon Panglima TNI Andika Perkasa
Marwan Azis, telisik indonesia
Sabtu, 06 November 2021
0 dilihat
Jenderal Andika Perkasa. Foto: Dok KSAD
" DPR RI berencana melakukan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI usulan Presiden, Jenderal Andika Perkasa "
JAKARTA, TELISIK.ID - Hari ini 6 November 2021, DPR RI berencana melakukan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI usulan Presiden, Jenderal Andika Perkasa.
Namun rencana tersebut menuai sorotan dari Koalisi NGO atau LSM mulai KontraS, Imparsial, LBH Jakarta, HRWG, Setara Institute, Public Virtue Research Institute, Amnesty International Indonesia, Inisiatif Untuk Demokrasi dan Keamanan (IDeKa), Indonesia Corruption Watch (ICW), ELSAM, PBHI Nasional, LBHM, LBH Pers hingga ICJR karena dikabarkan acara proses fit and proper test akan digelar semi tertutup.
"Berdasarkan informasi yang kami terima, proses fit and proper test akan dilakukan secara semi tertutup yaitu menutup akses pengawasan dan pertisipasi publik pada proses tanya jawab," kata Andi Muhammad Rezaldy dari KontraS kepada Telisik.id di Jakarta, Jumat malam (5/11/2021).
Ia menilai proses uji kelayakan dan kepatutan yang rencananya dilakukan secara semi tertutup tersebut merupakan tindakan penghalang-halangan akses pengawasan dan partisipasi publik sehingga rentan terjadi kolusi dan nepotisme.
Baca Juga: Begini Kondisi Terkini Anak Vanessa Angel
Seharusnya proses yang penting ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Jangan sampai ada kesan ada hal yang sengaja ditutup-tutupi dalam proses tersebut.
Proses yang terbuka sangat penting, tidak hanya untuk membuka ruang pengawasan dan partisipasi publik, tetapi juga mengingat Jenderal Andika Perkasa dikaitkan dengan berbagai catatan buruk terkait HAM, transparansi dan akuntabilitas harta kekayaan dan lain-lain.
"Kami memandang, adanya dugaan keterkaitan Jenderal Andika Perkasa dalam pelanggaran HAM pembunuhan tokoh Papua Theiys Hiyo Eluay perlu diperdalam secara serius oleh DPR. Sebab, penghormatan terhadap HAM tentu menjadi poin penting dalam profesionalitas TNI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf d UU No. 34/2004 tentang TNI," bebernya.
Sementara Hussein Ahmad dari Imparsial menyoroti adanya kepemilikan harta kekayaan yang fantantis dan ketidakpatuhan Jenderal Andika yang baru melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada tahun ketiga selama menjabat sebagai KSAD juga sejatinya menunjukkan lemahnya integritas dan komitmen Andika Perkasa terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Menurut Hussein, DPR seharusnya perlu terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Presiden mengenai pengajuan Jenderal Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Sebab persoalan HAM dan integritas, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, seharusnya menjadi poin pertimbangan dalam pengajuan calon Panglima TNI.
"Dengan kondisi demikian, maka pada dasarnya kini DPR memegang peranan penting dalam upaya menjaga reformasi dan profesionalitas TNI melalui agenda fit and proper test ini," imbuhnya.
Koalisi NGO mendesak DPR membuka seluruh proses uji kelayakan dan kepatutan kepada publik sehingga tidak ada proses dan materi pembahasan yang ditutup-tutupi. Keterbukaan ini menjadi bukti bahwa fit and proper test ini bukan sekedar agenda formalitas/prosedural yang dijalankan DPR RI.
Selain itu, persoalan-persoalan mengenai dugaan keterlibatan Jenderal Andika Perkasa dalam pelanggaran HAM maupun integritas dalam hal ketidakwajaran harta kekayaan dan ketidakpatuhan pelaporan LHKPN, harus menjadi bagian penting dalam materi pembahasan fit and proper test dan wajib melibatkan dan meminta pertimbangan Komnas HAM dan KPK.
Baca Juga: Sopir Vanessa Angel Berpeluang Jadi Tersangka, Diduga Main HP hingga Memacu Kecepatan Tinggi
Mereka juga meminta DPR secara tegas menolak usulan pencalonan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru sebagaimana hak DPR dalam Pasal 13 ayat (7) UU No.34/2004 tentang TNI.
Dan terakhir Koalisi NGO berharap siapa pun yang terpilih menjadi Panglima TNI mempunyai rekam jejak menghormati HAM dan berkomitmen untuk memastikan penghormatan HAM dalam dan oleh institusi TNI.(C)
Reporter: Marwan Azis
Editor: Haerani Hambali
